Rakor Pengendalian Inflasi Terus Monitoring Komiditas Pangan Nasional. Sekda Minta Lakukan Intervensi di Dua Kabupaten Tertinggi Inflasi

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalteng kembali mengadakan agenda rutin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023 bersama Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A. Badan pusat statistik bidang deputi bidang statistik, distribusi dan jasa Dr. Habibullah, Dirjen Perdagangan dalam negeri, dirjen Holtikultura kementan, satgas pangan Polri, Jamdatun kejagung, Koodinator Staf ahli panglima TNI Mayjen TNI Irianto Saputra,

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, minggu lalu telah disampaikan survei badan pusat statistik yang menyampaikan temuan inflasi di bulan januari  turun di angka 5,28%, ini angka yang sangat signifikan sekali dari yang semula di bulan Desember 5,51%. Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan hasil ini terjadi karena kerja sama pusat dan daerah, tim pengendali inflasi pusat yang dipimpin bapak Menko serta kemudian tim pengendali tingkat daerah.

Tito menambahkan “Sebagai informasi seperti biasa kita akan melakukan evaluasi karena di kemendagri terdapat satgas pengendali inflasi. Irjen Kemendagri memiliki tim yang selalu mengecek daerah-daerah yang melakukan operasi pasar murah. Di samping itu  dari data BPS 160 daerah dilakukan survei tiap bulan, BPS seluruh kabupaten/kota sudah melakukan monitoring kenaikan harga yang disebut dengan angka proxy inflasi.

Berdasarkan proxy inflasi daerah-daerah yang terjadi kenaikan dan penurunan akan diumumkan setiap minggunya. Pada minggu lalu daerah inflasi rendah yang konsisten di bawah nasional 5,28% adalah provinsi Bangka Belitung yaitu di angka 4,94%, kota Pangkalpinang 4,68%, Kabupaten Merauke 4,41%. Minggu lalu Provinsi Jawa Barat menjadi daerah inflasi tertinggi, pada minggu ini Bengkulu berada di atas angka nasional yaitu 6,0%, kota Bukittinggi 7,17%, dan Kabupaten Banyumas 6,16%.” Terangnya.

Pada agenda Rakor Inflasi Senin ini (20/2/2023) akan disampaikan informasi dari stakeholder tingkat pusat BPS Statistik, BAPPANAS, Kementan Dirjen Holtikultura, satgas pangan perihal komoditas yang perlu diwaspadai karena cenderung naik, kemudian daerah-daerah yang terdampak agar dapat dientukan solusinya.

Badan Pusat Statistik menyampaikan berdasarkan indeks perkembangan harga (IPH) yang selalu dihitung BPS setiap minggu dengan 20 komoditas utama. Secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kab. Solok, Sumatera Barat dengan nilai IPH 7,46%. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan dengan nilai IPH -7,19%.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi menurut pulau (Sumatera) pada 10 kota/kabupaten di antaranya :

1. Solok (Sumatera Barat) 7,46% dengan komoditas cabai merah, beras, bawang merah.
2. Sawah Lunto (Sumatera Barat) 6,25% dengan komoditas daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng.
3. Dharmasraya (Sumatera Barat) 4,72% dengan komoditas cabai merah, ikan kembung, susu bubuk.
4. Simalungun (Sumatera Utara) 4,61% dengan komoditas cabai merah, beras, minyak goreng.
5. Kota Solok (Sumatera Barat) 4,27% dengan komoditas daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng
6. Sungai Penuh (Jambi) 4,23% dengan komoditas cabai merah, minyak goreng, beras.
7. Lampung Selatan (lampung) 3,98% dengan komoditas beras, bawang merah, susu bubuk.
8. Aceh besar (Aceh) 3,75% dengan komoditas Cabai merah, ikan kembung, bawang merah.
9. Aceh Singkil (Aceh) 3,73% dengan komoditas cabai merah, beras, bawang merah.
10. Binjai (Sumatera Utara) 3,69% dengan komoditas beras, ikan kembung, udang basah.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi menurut pulau (Jawa) pada 10 kota/kabupaten di antaranya:

1. Garut (Jawa Barat) 5,3% dengan komoditas beras, bawang merah, minyak goreng.
2. Trenggalek (Jawa Timur) 5,08% dengan komoditas beras, bawang merah, tempe.
3. Probolinggo (Jawa Timur) 4,69% dengan komoditas beras, cabai rawit, daging ayam ras.
4. Pangandaran (Jawa Barat) 4,16% dengan komoditas beras, bawang merah, ikan kembung.
5. Blitar (Jawa Timur) 4,09% dengan komoditas beras, cabai rawit, minyak goreng.
6. Gresik (Jawa Timur) 3,78% dengan komoditas beras, cabai rawit, cabai rawit.
7. Rembang (Jawa Tengah) 3,69% dengan komoditas beras, bawang merah, bawang putih.
8. Purbalingga (Jawa Tengah) 3,27% dengan komoditas beras, gula pasir, cabai merah.
9. Kota Blitar (Jawa Timur) 3,26% dengan komoditas beras, cabai rawit, tahu mentah.
10. Nganjuk (Jawa Timur) 3,02% dengan komoditas beras, tempe, pisang.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi menurut pulau (Pulau selain Jawa-Sumatera) pada 10 kota/kabupaten di antaranya:

1. Lombok Barat (NTB) 7,43% dengan komoditas beras, udang basah, telur ayam ras.
2. Bantaeng (Sulawesi Selatan) 7,21% dengan komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras.
3. Ende (NTT) 7,21% dengan komoditas beras, minyak goreng, bawang putih.
4. Sumba Tengah (NTT) 6,26% dengan komoditas beras, ikan kembung, telur ayam ras.
5. Katingan Kalimantan Tengah) 5,67% dengan komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras.
6. Lombok Tengah (NTB) 5,02% dengan komoditas beras, tahu mentah, tempe.
7. Barito Timur (Kalimantan Tengah) 4,82% dengan komoditas beras, bawang merah, minyak goreng.
8. Malinau (Kalimantan Utara) 4,76% dengan komoditas beras, minyak goreng, bawang putih.
9. Halmahera Selatan (Maluku Utara) 4,62% dengan komoditas beras, cabai merah, bawang merah.
10. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) 4,01% dengan komoditas beras, daging ayam ras, tempe.

Selain itu disampaikan pula oleh Sestama Badan Pangan Nasional Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH. Bahwa Untuk persediaan beras panen raya diperkirakan aman pada Maret-Mei, kemudian jagung juga perkiraan kami stok akhir 2023 3,6 juta ton, kedelai 307 ton, bawang merah 118 ton, bawang putih 99.000 ton, cabai besar 19.000 ton, cabai rawit 26.000 ton, daging sapi kerbau 63.000 ton, daging ayam ras 683.000 ton, telur ayam ras 241.000 ton, gula konsumsi 1,2 juta ton, minyak goreng 896.000 ton, ikan 23.000 ton. Kaitannya dengan perkembangan inflasi bahwa andil januari 2023 dari sisi pangan adalah beras 0,24%, cabai merah 0,11%, bawang merah 0,11%, ikan segar 0,1%, telur ayam ras 0,07%, daging ayam ras 0,06%, cabai rawit 0,02%. Berdasarkan andil komoditas tersebut upaya mitigasi yang telah dilakukan adalah pemantauan perkembangan harga pangan harian; Mobilisasi pangan (dari daerah surplus menyebar ke daerah defisit), serta gerakan pangan murah.

Kemudian beliau menambahkan bahwa potensi pangan yang perlu diwaspadai adalah

1. Beras, karena tren harga cenderung naik.
2. minyak goreng, karena rata-rata harga minyak goreng curah dan Minyakita mengalami kenaikan di bulan Desember di mana kenaikan diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi.
3. Gula pasir konsumsi, karena saat ini musim giling tebu 2023 belum dimulai sehingga berpotensi terjadinya penurunan stok gula.

Selain itu sorotan komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu yaitu:

1. Bawang merah, disebabkan cuaca ekstrim di sentra produksi.
2. Bawang putih, karena penerapan kebijakan lockdown di China berdampak pada keterlambatan pengiriman bawang putih ke Indonesia dan ditambah adanya kenaikan biaya pengiriman disinyalir membuat importer menunda pemasukan barang pada periode Oktober.
3. Cabai, karena dipengaruhi cuaca ekstrim, wilayah dataraan rendah akan memasuki akhir masa panen (awal Januari 2023), sedangkan wilayah dataran tinggi baru akan mulai panen pada akhir Januari 2023 (masa panen hingga akhir 2023).

Komoditas yang mengalami penurunan yaitu telur ayam ras, daging ayam ras. Sedangkan daging sapi menjadi komoditas yang relatif stabil.

Dikutip dari mmc.kalteng.go.id, usai mengikuti Rakor, Sekda Kalteng, H. Nuryakin menyampaikan inflasi tertinggi di Kalteng berada di Kabupaten Katingan dan Barito Timur.

Oleh sebab itu, Sekda pun meminta agar Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalteng melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Pangan dan TPID di kedua kabupaten tersebut.

“Kita jangan hanya berfokus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya saja, tetapi kita juga harus melakukan intervensi di kabupaten lainnya,” imbuh Sekda.

Turut hadir Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Deputi Kepala Perwakilan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng Magfur, Statistisi Ahli Madya BPS Prov. Kalteng Akhmad Tantowi, perwakilan unsur Forkopimda, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.