Penularan HIV AIDS Harus Jadi Keprihatinan dan PR Bersama. Kini Penyebarannya ke Kalangan Umum

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Perkembangan kasus penularan HIV AIDS harus menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah (PR) bersama. Apalagi saat ini, penularan pada ibu rumah tangga dan ibu hamil hingga pada anak-anak terus meningkat.

HIV AIDS yang dulu hanya terdeteksi di komunitas beresiko tinggi saja, seperti kalangan pekerja seks dan pelanggannya, kini telah menyebar ke kalangan umum,” ungkap Plt. Kepala Disnakertrans Provinsi Kalteng, Farid Wajdi membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalteng pada Senam Bersama dalam rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia Provinsi Kalteng Tahun 2022 yang berlangsung di depan TVRI jalan Yos Sudarso, Minggu (4/12/2022).

Menurutnya, Provinsi Kalimantan Tengah secara kumulatif sejak Tahun 2015, kasus HIV-AIDS sebanyak 2.340 orang terdiri dari HIV : 1.354 orang, sedangkan AIDS : 986 orang. Angka tersebut kecil jika dibandingkan dengan estimasi Nasional lainnya bahwa di Kalteng ada 4.310 kasus HIV-AIDS.

Artinya, baru 54% saja kasus HIV-AIDS yang berhasil ditemukan. Sedangkan 46% lainnya belum ditangani. Inilah yang menjadi tugas besar semua pihak untuk dapat memecah gunung es dalam hal ini 46% kasus yang masih tersembunyi tersebut.

Tantangan penanggulangan AIDS, lanjut Farid, di Indonesia cukup besar diantaranya upaya pencegahan yang belum optimal, cakupan pengobatan yang rendah, masih dirasakannya ketidaksetaraan dalam layanan HIV khususnya bagi perempuan anak dan remaja, serta masih tingginya stigma dan diskriminasi.

“Saya mengharapkan adanya dukungan saudara sekalian untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin dapat dimulai dengan membicarakan persoalan-persoalan menyangkut HIV AIDS dalam keluarga saudara sekalian baik formal atau informal sebagai bentuk edukasi dan programkan kegiatan – kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Instansi/Badan/Lembaga/ Dinas masing-masing,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov. Kalteng Saidah Suryani mengatakan pada dasarnya perkembangan AIDS di Kalteng kasusnya mencapai 2 ribu itu hanya dari Dinas Kesehatan. Karena dari KPA sendiri, tidak semua KPA di Kabupaten/Kota merata. Paling aktif hanya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotim dan Kobar. Adapun yang paling tinggi kasusnya adalah Kota Palangka Raya.

“Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalteng yakni pencegahan, sosialisasi dan edukasi. Memang trend atau beberapa tahun yang lalu angka HIV didominasi oleh WPS/Wanita Pekerja Seks, pengguna Narkoba dan lain sebagainya. Tapi trend yang sekarang atau beberapa tahun belakangan ini datanya diisi bukan lagi WPS (hanya 3 atau 4%) yang paling besar LSL/Lelaki Sex Lelaki (di atas 50%). Kategori yang masuk dalam LSL adalah homo dan heteroseksual yang didominasi pelajar dan mahasiswa. Saya berharap tidak hanya Lembaga KPA saja yang berusaha mencegah HIV-AIDS. Diperlukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lain termasuk Lembaga Kesehatan. Disini mitra kami adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit sebagai rujukan pasien yang sudah HIV AIDS dan Lembaga pendidikan,” tandas Saidah.

Sebagai informasi, peringatan Hari AIDS Sedunia jatuh setiap tanggal 1 Desember. Tema yang diusung adalah “Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS”. Semangat yang dibawa dari tema tersebut adalah memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar bekerja bersama dalam pencegahan dan pengendalian HIV menuju tercapainya Ending AIDS 2030. Pada kesempatan itu, Pemprov. Kalteng menyediakan paket sembako sebanyak 600 paket yang berisikan beras lima kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 ltr, susu kental manis 1 kaleng dan lain sebagainya dengan nilai 150 ribu rupiah. Namun Pemprov memberikan subsidi sebesar 100 ribu per paket.

Turut hadir unsur Forkopimda Prov. Kalteng, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah selaku Ketua Pelaksana KPA Kota Palangka Raya, Ketua IDI Kalteng Mikko Uriamapas Ludjen serta Lembaga dan organisasi masyarakat lainnya.