PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI. CO.ID – Curah hujan yang tinggi dan hujan yang cukup lebat di Kota Palangka Raya membuat debit air terus meningkat ditambah banjir kiriman dari hulu sungai Kahayan turut memperburuk keadaan di lapangan terutama warga yang tinggal bermukim di bantaran sungai Kahayan dan dataran rendah.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Katma F. Dirun melakukan Pemantauan Banjir di sejumlah titik kawasan Kota Palangka Raya, Minggu (20/12/2022).
Dalam kunjungan tersebut Turut hadir mendampingi Asisten PemKesra, Kalaksa BPBPK Provinsi Kalteng Falery Tuwan, Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng Baru I. Sangkai, Plt. Kepala Dinsos Provinsi Kalteng Eddy Karusman, Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Provinsi Kalteng Yaesar Wawan. Hadir pula Kalaksa BPBD Kota Emi Abriyani.
Adapun sejumlah titik tersebut yakni, Posko Jalan Arut, Posko Jalan mendawai, Posko Jalan Pelatuk, dan Posko kantor Perumdam Palangka Raya.
Hujan deras yang mengguyur Kota Palangka Raya belakangan ini, mengakibatkan permukiman warga terutama yang bermukim di dataran rendah dan dekat dengan aliran sungai tergenang air kurang lebih setinggi 30 meter.
Dalam kesempatan tersebut Katma F. Dirun saat ditemui di sela-sela kunjungannya mengatakan, karena intensitas hujan yang cukup tinggi dan adanya kenaikan debit air di daerah hulu kahayan, potensi banjir ini memang ada di Kalteng. Namun demikian semuanya masih bisa terkendali. Prov. Kalteng saat ini statusnya tanggap darurat. Ia juga menyebutkan adanya kenaikan debit air di wilayah di Kabupaten Gunung Mas.
“Untuk penanganan, saat ini masih dimaksimalkan Kabupaten/Kota. Namun Pemprov selalu mem-backup sesuai dengan perintah Gubernur Kalteng. Kita dari Pemprov selalu memantau untuk menjalin komunikasi yang lebih intens, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam tanggap darurat ini semuanya harus berkomunikasi dengan aktif,” ujar Katma.
Katma juga menambahkan, untuk pemberian bantuan juga masih akan dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam artian jika memang sudah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tapi masih ada kekurangan stok, baru bantuan dari Pemprov akan digulirkan atau diturunkan. Seperti bantuan yang sudah diberikan untuk wilayah barat kemarin. Karena Gubernur menurunkan bantuan sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.
