Perlu Sinergitas Antara Stakeholder dan Satgas Pangan dalam Menghadapi Inflasi di Kalteng
PALANGKARAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan Menghadapi Inflasi di Kalteng, khususnya Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Adapun rakor tersebut dipimpin oleh Sekda Provinsi Kalteng, H. Nuryakin dimana kegiatan dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, komplek kantor Gubernur setempat pada Rabu (14/9/2022) Pagi.
Saat diwawancarai oleh para awak media, Sekda Provinsi Kalteng mengatakan bahwa salah satu penyebab harga bahan pokok mengalami kenaikan adalah karena naiknya harga BBM beberapa waktu yang lalu.
“Bahan Bakar Minyak itu naik, itu berpengaruh pada transportasi. Barang maupun jasa yang tentunya juga berpengaruh dengan kenaikan BBM, sehingga itu berpengaruh pada harga,” ucap Nuryakin.
Lanjutnya sehingga dengan naiknya inflasi tersebut, pemerintah diharapkan melakukan upaya-upaya baik itu untuk jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Sehingga upaya tersebut harus diiringi juga dengan sinergi dengan satgas pangan, agar jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan.
Karena dengan adanya kenaikan harga hingga kelangkaan barang, maka hal tersebut perlu diantisipasi agar jangan sampai ada pihak yang justru melakukan penimbunan barang.
“Sehingga nantinya tim dari satgas pangan dapat berkorelasi dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID),” ucap Nuryakin.
Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini diantaranya adalah melakukan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang hingga gerakan menanam tanaman pangan seperti misalnya Cabe di pekarangan-pekarangan.
Selain itu dalam waktu dekat Pemerintah akan melaksanakan operasi Pasar diantaranya di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sementara itu, terkait dengan intruksi Presiden Joko Widodo dimana Pemerintah Daerah menggunakan APBD untuk menekan laju inflasi, lanjut Nuryakin bahwa intruksi tersebut sudah jelas.
“Pada tanggal 15 September, itu wajib dilaporkan berapa alokasi anggaran. 15 Oktober itu sudah ada realisasi, jadi tanggal 15 September ini sudah ada laporan masing-masing. Nanti kita lihat.” ujarnya.
