Perlu Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi di Kalteng
PALANGKARAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan stakeholder lainnya menggelar Rapat Evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan di Aula Bajakah, komplek kantor Gubernur Kalteng pada Jum’at (2/9/2022) Pagi.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa kehadiran dari TPID, tentunya sangat membantu dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Kalau kita melihat, idealnya untuk anggota TPID di lapangan kalau bisa ditambah lagi agar pengawasan dapat berjalan dengan optimal,” ucap Yuas Elko.
Sementara itu Sekda Provinsi Kalteng H. Nuryakin dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa, perlu adanya penyesuaian terkait dengan komoditas yang menyumbang terjadinya inflasi di Kalteng dan perlu menjadi perhatian dari semua pihak.
“Beberapa hal akan kita bahas pada rapat kali ini, apakah hal tersebut bisa kita intervensi atau tidak, selain itu kita juga perlu memperhatikan pasokan komoditas baik itu antar kabupaten di Kalteng maupun antar Provinsi.” ucap Nuryakin.
Dia menambahkan bahwa, dalam rangka pengendalian inflasi di Kalteng perlu adanya koordinasi antar daerah. Selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah distribusi komoditas yang ada dari luar Kalteng untuk masuk ke Kalteng.
Selain itu lanjut Nuryakin, sebelumnya Gubernur Kalteng sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka bahan pokok yang langka dan bagaimana pasokannya antar Provinsi. Sementara itu dari Kementerian Pertanian informasinya siap dalam penyediaan bibit tomat.
Sementara itu, berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalteng bahwa Pada Bulan Agustus 2022 lalu, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami Deflasi sebesar 0,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,88. Adapun data tersebut berdasarkan acuan dua Kota di Kalteng yakni Palangka Raya dan Kotawaringin Timur.
Adapun Inflasi di Kota Palangka Raya menempati posisi tertinggi di wilayah regional Kalimantan, dengan nilai sebesar 0,28 persen. Berbeda dengan Kota Sampit yang mengalami Deflasi sebesar 0,50 persen.
Hadir dalam rapat TPID tersebut diantaranya Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng Riza Rahmadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedy, perwakilan dari stakeholder tingkat Provinsi Kalteng dan TPID Kota Palangka Raya.
