SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kebutuhan pembangunan desa adalah kebutuhan yang mendesak karena dengan adanya anggaran yang tersedia akan membantu pemerintah desa untuk memprogramkan pembangunan dan melaksanakan kegiatan rutin kemasyarakatan.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah dua tahun lebih ini tak kunjung membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kotim Ir.SP Lomban Gaol yang merupakan perwakilan daerah pemilihan (Dapil) I .
“Saat kami reses kemarin di Desa Bapanggang Raya, Kepala Desanya kembali menyampaikan bahwa hingga kini DBH pajak Desa Bapanggang Raya belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dan sudah lebih dua tahun, padahal DBH pajak tersebut akan sangat membantu program pembangunan Desa Bepanggang Raya,” kata Gaol, Rabu (17/8/2022)
Dirinya mengatakan masalah DBH pajak ini terus disampaikan oleh Kades Bapanggang Raya kepada DPRD saat melakukan reses ke desa tersebut, dan pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten dapat segera menyelesaikan persoalan ini, karena DBH itu untuk kebutuhan pembangunan di wilayah desa tersebut.
“Kami minta pemerintah daerah dapat segera membayarkan DBH pajak itu kepada pihak desa Bepanggang Raya, kami mempertayakan kenapa DHB itu tidak dibayarkan, kalau memang ada kendala sampaikan kepada kita agar sama-sama bagaimana mencari solusinya agar dapat dibayarkan, karena itu sudah terlalu lama,” ucap Gaol
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan isu yang saat ini masih hangat adalah seleksi tahap dua tenaga kontrak yang mana ternyata pihaknya menemukan dilapangan bahwa kebutuhan tenaga kontrak masih sangat diperlukan baik dibidang pelayanan pendidikan maupun kesehatan.
“Kami berharap semoga di seleksi tahap dua nantinya betul-betul bisa memetakan secara objektif dan komprehensif terkait kebutuhan tenaga kontrak dengan mempertimbangkan skill dan masa kerja dari personality yang ada,” sampai Gaol.
Terkait bidang Kesehatan, pihaknya telah melihat beberapa pustu yang dikunjungi saat reses tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan dikarenakan kurangnya jumlah petugas kesehatan dan ini juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sendiri.
“Kalau bidang kesehatan kami minta pelayanan kesehatan harus ditingkatkan karena saat kami reses kemarin pelayanan kesehatan masih belum maksimal karena jumlah petugasnya masih kurang, ini harus menjadi pehatian pemerintah daerah,” tutupnya.
