SAMPIT, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sudah semestinya program pembangunan yang anggarannya sudah disetujui dalam pembahasan RAPBD tahun sebelumnya dan sudah disahkan APBD seharusnya program anggaran tersebut dilaksanakan di tahun berikutnya pada awal tahun kerja atau semester pertama agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bila ditumpuk pada semester 3 atau 4, terlebih program pembangunan fisik sudah dipastikan akan tertumpuk karena pembangunan fisik dan infrastruktur semuanya memakan waktu dan biaya yang besar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotyawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengakui bingung dengan pola pelaksanaan pembangunan di daerah itu yang selalu ditumpuk di akhir tahun. Maka dari itu dia meminta untuk anggaran tahun 2023 mendatang pelaksanaan pembangunan harus dilakukan sedari awal. Paling tidak Februari sudah masuk dalam tahapan pelelangan pekerjana fisik untuk yang skala lelang.
“Fraksi Golkar juga meminta kepada eksekutif, untuk tahun anggaran 2023 setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur nantinya diharapkan semua SOPD dapat proaktif melakukan lelang dini, agar semua kegiatan di awal Februari sudah bisa jalan dan dilaksanakan. “kata Rudianur, Selasa (5/7/2022).
Rudianur mencermati pelaksanaan paket kegiatan kebanyakan di akhir tahun ini sangat berdampak. Kontraktorpun sejatinya mengeluh dengan pola demikian, disatu sisi mereka memiliki waktu yang sedikit ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang sudah masuk musim penghujan dan musim banjir itu.
‘Disatu sisi kita melihat cuaca ini diaklhir tahun selalu musim penghujan. Akibatnya rekanan mengejar pekerjaan itu dimusim hujan dan ini berdampak kepada kualitas kegiatan itu sendiri. Makanya rekomendasi kami tahun depan jangan lagi dibiasakan melaksanakan kegiatan diakhir tahun anggaran,”kata dia.
Menurutnya, jika pekerjaan itu sudah direncanakan dan dituangkan di perda APBD Kotim hingga evaluasi Gubernur Kalteng sudah dipastikan itu terlaksana. Selama ini kegiatan tersebut kerap tidak dilaksanakan di semester I, alhasil dalam rapat anggaran serapannya dilaporkan minim di semester pertama.
”Masalahnya tidak dilaksanakan di semester I juga tidak jelas, makanya tahun 2023 harus dilaksanakan dan dimaksimalkan awal tahun anggaran, kalau ada persoalan harusnya diselesaikan sesegera mungkin, jangan menunda-nunda waktu pelaksanaan,’tegasnya.
Dia mencontohkan seperti tahun ini saja seaidanya kegiatan dilaksanakan diawal tahun maka tidak terimbas harga kenaikan BBM. Cuma karena ditunda akibatnya terdampak harga BBM. “Makanya itu harga paketnya waktu BBM belum naik, coba dilaksanakan lebih awal tidak ada lagi masalah mau addendum biaya segala macam,” tandasnya.
