Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Provinsi Kalteng

Disbun Kalteng Ikuti Rakor Kebijakan Sawit atau CPO

Liyando Hermawan
Published: May 16, 2022
Share
4 Min Read
17052022080354 0
rapat koordinasi (Rakor) kebijakan sawit/CPO yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian secara daring. (foto/mmckalteng/red)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022 tentang larangan ekspor minyak goreng, Kementerian Pertanian berupaya melindungi harga TBS pekebun pasca adanya peraturan tersebut. Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, H Rizky Badjuri mengikuti rapat koordinasi (Rakor) kebijakan sawit/CPO yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian secara daring dari ruang kerjanya, Senin (16/5/2022).

Rakor dibuka secara langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan diikuti oleh 256 orang peserta dari dinas perkebunan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, perwakilan dari APKASINDO, ASPEKPIR, APKASINDO PERJUANGAN, SAMABE, dan SPKS FORTASBRI. Sebagai narasumber adalah Plt. Ditjen Perkebunan Ali Jamil dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono selaku moderator.

Plt. Ditjen Perkebunan, Ali Jamil dalam paparannya menyampaikan, menurut hasil monitoring Kementan terhadap harga TBS pekebun pasca Permendag Nomor 1 tahun 2022, berdasarkan laporan dari assosiasi pekebun sawit petugas dinas perkebunan sentra sawit berupa anjloknya harga beli TBS pekebun dan beberapa PKS sudah mulai menolak pembelian PKS pekebun akibat tanki timbun di PKS sudah penuh.

“Pelarangan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil (UCO) sangat berdampak terhadap harga pembelian TBS pekebun terutama pekebun non mitra/swadaya, disebabkan mata rantai pemasaran TBS pekebun non mitra ke PKS cukup panjang, sehingga harga beli anjlok antara 40 sd 70%,” ucapnya.

Menurut Ali, dalam situasi normal pekebun non mitra menjual TBS pada agen yang membeli dengan harga tinggi, sejak pelarangan ekspor banyak agen yang menghentikan pembelian TBS karena risiko kerugian cukup tinggi. Kondisi saat ini harga TBS sebagian pekebun mitra masih terlindungi, tetapi jika kondisi ini terus berlanjut maka pekebun mitra juga akan terdampak karena kapasitas tanki timbun PKS akan penuh, sehingga tidak lagi membeli TBS pekebun.

“Karakteristik buah sawit saat sudah matang panen harus segera dipanen dan diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO) maksimal 24 jam agar mutu CPO tidak rusak. Demikian pula dengan CPO tidak dapat disimpan telalu lama di tanki timbun karena akan menurunkan mutu, terjadi peningkatan Asam Lemak Bebas (ALB) sehingga harus segera diolah lebih lanjut, dengan demikian pelarangan ekspor juga berdampak langsung pada PKS terutama di sentra sawit yang belum ada industri hilirnya,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa apabila PKS tidak mengolah TBS pekebun, maka panen tidak dilakukan oleh pekebun dan TBS dibiarkan busuk, sehingga akan merusak tanaman sawit yang berpengaruh terhadap produksi serta membutuhkan biaya dan waktu untuk perawatan tanaman. Ditambah lagi dengan harga pupuk sangat tinggi yang menyebabkan input produksi juga naik dan pekebun semakin terpuruk.

Ali menegaskan perkembangan harga lelang CPO KPBN pasca pengumuman Presiden tentang pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng langsung berdampak pada harga lelang CPO KPBN, dimana tidak ada harga lelang yang terjadi akibat tidak ada pembeli tanggal 26, 27, 28 April, menyusul libur lebaran 9 Mei 2022 lelang CPO WD (With Drawn). Harga lelang KPBN kembali terjadi setelah tanggal 10 Mei 2022, namun menunjukkan penurunan harga sebesar 15,5% menjadi Rp. 13.800 per kg dari harga lelang sebelum pengumuman Presiden.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Pemprov Kalteng Ajukan APBD 2027, Defisit Diproyeksi Rp350 Miliar September 14, 2026
  • IPH Kalteng Turun 0,9 Persen, Stok Beras 16 Ribu Ton Dipastikan Aman September 14, 2026
  • Dampak Karhutla Meluas, Kalteng Perkuat Distribusi Air Bersih September 13, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 09 14 at 21.37.06
Pemerintah Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng Ajukan APBD 2027, Defisit Diproyeksi Rp350 Miliar

September 14, 2026
WhatsApp Image 2026 09 14 at 21.36.56
Pemerintah Provinsi Kalteng

IPH Kalteng Turun 0,9 Persen, Stok Beras 16 Ribu Ton Dipastikan Aman

September 14, 2026
IMG 20260913 WA0031
Pemerintah Provinsi Kalteng

Dampak Karhutla Meluas, Kalteng Perkuat Distribusi Air Bersih

September 13, 2026
IMG 20260913 WA0030
Pemerintah Provinsi Kalteng

Gubernur Agustiar Sabran Turun Langsung Bagikan 5.000 Paket untuk Warga Terdampak Asap

September 13, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?