Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Hadiri Sosialisasi UU Cipta Kerja Tahap II
PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalteng Hamka mengahadiri Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Tahap II.
Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (28/9/2021).
Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar sebagai Ketua Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya menyampaikan sebagai latar belakang dari UU Cipta Kerja, sebelum terjadi pandemi ini.
UU Cipta Kerja yang diterbitkan akhir tahun lalu menjadi semakin penting karena pada saat seluruhnya menghadapi pandemi, Indonesia adalah salah satu dari jumlah kecil Negara yang menghadapi pandemi sekaligus memperbaiki daya saing dan reformasi kebijakan ekonominya.
“Pada saat dunia menghadapi krisis pandemi, kita melakukan reformasi yang bagus”, ucap Mahendra Siregar.
Mahendra Siregar mengatakan birokrasi, kebijakan tumpang tindih dan kepastian hukum, inilah yang menjadi dasar dilakukannya UU Cipta Kerja yang mengsinkronisasikan 79 UU.
Substansinya ada 10 kelompok yaitu untuk memperbaiki ekosistem investasi, iklim ketenagakerjaan, mendukung UMKM, kemudahan berusaha, mendorong riset dan inovasi, menyederhanakan proses pengadaan lahan, mempromosikan dan menyiapkan kawasan ekonomi khusus, mendukung investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis Negara, penyederhanaan administrasi Pemerintahan dan melakukan sanksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Manfaatnya jelas, menciptakan lapangan kerja, melindungi hak bekerja dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum”, pungkasnya.
Sedangkan bagi daerah, terutama di Provinsi, Kabupaten dan Kota, investasi yang datang diharapkan muncul dan berkembang dari UU Cipta Kerja ini pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru di Provinsi dan Kabupaten serta Kota.
Investasi itu akan meningkatkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian di daerah, karena itu diperlukan proses penyempurnaan birokrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga implementasi dari UU Cipta Kerja sampai ketingkat operasionalnya dilapangan betul-betul bisa dilaksanakan secara konsisten. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah dilapisan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. (mmc/okta)
