PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo membuka secara resmi acara Musyawarah Wilayah IV Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Prov. Kalteng.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng dan iikuti secara virtual oleh pihak terkait, Kamis (15/7/21).
Dalam sambutannya Wagub mengatakan ekonomi syariah merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat bangkit dari krisis ekonomi.
“Saya melihat bahwa ekonomi syariah ini juga merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat bangkit dari krisis ekonomi, melalui sistem perdagangan yang adil dan sistem keuangan sosial berupa penyaluran zakat, infaq, dan sedekah untuk menolong masyarakat, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan”, ucap H. Edy Pratowo.
Seperti diketahui, lanjut Wagub Ekonomi Syariah memiliki prospek cerah dalam pengembangan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy 2020, Indonesia kini menempati posisi ke-4 Global Islamic Indicator, meningkat dari posisi ke-5 di tahun 2019 dan ke 10 di tahun 2018.
Meskipun demikian, ternyata masih banyak yang meragukan, bahkan menjadi sebuah ironi, dari kalangan umat Islam sendiri tidak yakin bahwa sistem Ekonomi Syariah ini dapat membawa kemajuan ekonomi bagi suatu daerah atau suatu negara.
Kelebihan lain dari sistem Ekonomi Syariah adalah dukungan dari sistem keuangan sosial yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).
Masyarakat yang tidak mampu (sebagai penerima atau mustahik) dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari dana zakat, infak, dan sedekah tersebut, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan harapan yakni dukungan, bantuan, kerja sama dan kemitraan ini agar tetap terus berlanjut bahkan berkembang lebih baik pada masa mendatang.
“Kami berpendapat bahwa tantangan pemulihan perekonomian selama atau setelah pandemi covid-19 memerlukan pendekatan-pendekatan Ekonomi Syariah, terutama berkaitan dengan system keuangan sosial yang telah kita diskusikan sebelumnya”, tutup Fahrizal. (mmckalteng/ndo)
