PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Presiden RI Joko Widodo meminta kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah harus sensitif terhadap penanganan bencana. Presiden juga menegaskan beberapa hal diantaranya pertama,aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar dilapangan.
Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2021. Acara ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran secara virtual melalui video conference dari aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (03/03/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Acara ini mengusung tema “Tangguh Hadapi Bencana”.
Rakornas dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta. Hadir di Istana Negara Jakarta mendampingi Presiden RI Joko Widodo, antara lain Wakil Presiden K.H. Maruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.
Tampak hadir mendampingi Gubernur di Aula Jayang Tingang pada Rakornas hari ini, antara lain Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Kajati Kalteng Iman Wijaya, dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Mochamad Hatta.
Kepala BNPB Doni Monardo dalam laporannya menyampaikan dari awal Ferbuari 2020 sampai dengan Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kejadian bencana terjadi di Indonesia.
“Ini artinya setiap hari setidaknya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi”, tutur Doni Monardo.
Doni Monardo mengatakan kejadian bencana tersebut diantaranya gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung.
Lebih lanjut Doni Monardo mengatakan berdasarkan statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir rata-rata 1.183 meninggal akibat bencana.
Doni Monardo mengungkapkan bahwa Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana paling tinggi di dunia.
“Pemerintah tentu tidak tinggal diam, Bapak Presiden telah memberikan arahan pada Rakornas Penanganan Bencana tanggal 4 Februari 2020, bahwa seluruh Instansi Pemerintah, TNI dan Polri dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan”, pungkas Doni Monardo.
Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan sisi kesehatan dan sisi ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Joko Widodo meminta semua pihak untuk bekerja cepat, inovatif, dan berkolaborasi dengan semua pihak, Negara lain dan Lembaga-lembaga Internasional.
Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya dalam menangani dan menyelesaikan bencana yang sedang dihadapi sekarang ini. Joko Widodo menegaskan, Negara Indonesia adalah Negara yang rawan terhadap bencana.
Joko Widodo meminta kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah harus sensitif terhadap penanganan bencana. Joko Widodo juga menegaskan beberapa hal diantaranya pertama,aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar dilapangan.
Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana, harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai hilir. Ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat.
Keempat, sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik.
“Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban”, pungkas Joko Widodo.
Terakhir, Joko Widodo menyampaikan agar memberikan edukasi dan litarasi kepada masyarakat terkait dengan bencana mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga. (mmckalteng/dan)
