Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Jadi Pedoman Bertindak Cerdas, Cepat dan Tepat, Capai Kinerja Lebih Maju

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dalam laporannya menyampaikan, pertemuan kali ini dalam rangka membahas program kerja pembangunan pertanian Tahun 2021. Rakernas ini adalah memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi ditengah Covid-19.

Syahrul Yasin Limpo menegaskan, Kementerian Pertanian telah menetapkan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian yaitu pertanian maju, mandiri dan modern. Arah kebijakan menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat dan tepat untuk mecapai kinerja yang lebih maju sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, ungkapnya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang dilaksanakan terpusat dari Istana Negara di Jakarta, secara virtual, Senin (11/01/2021).

Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 ini juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng H. Nurul Edy, Inspektur Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.

Mentan, Syahrul Yasin Limpo menambahkan arah kebijakan tersebut diantaranya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan kemandirian Nasional dan lokal, memanfaatkan kekinian teknologi atau modernisasi dan mekanisasi dan korporasi dari hulu sampai hilir pengembangan pertanian.

“Program tambah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan merupakan nilai tambah dan eksport yakni pertama, meningkatkan produktivitas yang dicapai 2020, akan lebih baik di Tahun 2021”, ucap Syahrul Yasin Limpo.

Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo
menyampaikan dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang makin central.

“Kita tahu, WHO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini”, tutur Presiden.

Hal ini diakibatkan adanya pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antar Negara, sehingga distribusi pangan dunia menjadi terkendala.

Joko Widodo mengatakan pengelolaan yang berkaitan dengan pangan agar betul-betul ditangani dengan serius, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang import seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih dan beras.

“Komoditas lain yang masih import, tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan. Kita harus membangun sebuah kawasan yang ekonomik skill, tidak bisa kecil-kecil lagi. Sebab itu, kenapa saya dorong Food Estate ini agar bisa diselesaikan. Paling tidak Tahun ini di Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah itu diselesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, tekhnologi yang kurang apa, dan juga cara-cara yang konvensional di Food Estate, karena ini akan menjadi contoh, nanti kalau ini benar, akan menjadi contoh bagi semua Provinsi”, tandas Joko Widodo.

Presiden meminta agar dilapangannya diikuti sehingga nantinya, apabila di dua Provinsi ini yakni pengembangan Food Estate di provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah berhasil, maka Provinsi-Provinsi lain akan didorong untuk mengemban kepercayaan Pemerintah Pusat yakni menjadi wilayah pengembangan kawasan Food Estate.

“Kita akan berikan dana dari APBN tetapi betul-betul ada written ekonomi yang diberikan pada Negara”, tegas Presiden Joko Widodo. (mmckalteng/dan)