Plt. Gubernur : Penyusunan RAPBD 2021 Harus Perhatikan Kebutuhan, Berdasarkan Skala Perioritas
PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Plt. Gubernur menegaskan, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021 harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dengan menyusun berbagai program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, diantaranya bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, program pangan Food Estate, dan tentu saja penanganan pandemi Covid-19 beserta segala dampaknya.
Hal ini diungkapkan, Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dalam sambutannya pada Rapat Paripurna (Rapur) ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalteng, Selasa (24/11/2020) malam.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Prov. Wiyatno ini, Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Prov. Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.
Plt. Gubernur Habib Ismail menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Prov. terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 yang digelar pagi tadi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD, yang pada prinsipnya sepakat dan setuju terhadap Raperda yang diajukan ini, untuk dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang berlaku,” ungkap Plt. Gubernur Kalteng.
Menurut, Plt. Gubernur penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dilakukan dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat sebagai barometer utama. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, perhatian Pemerintah Daerah menjadi penting bagi masyarakat dalam menghadapi krisis yang terjadi.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Kalteng untuk dapat terus menjalin sinergi dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut hingga disahkan.
“Kami berharap, kita terus sinergi dalam proses pembahasan, sampai pada waktunya nanti Raperda ini ditetapkan menjadi Perda,” kata Plt. Gubernur.
Lebih lanjut, Plt. Gubernur mengatakan tanggapan, penjelasan, dan jawaban yang telah disampaikan sangat mungkin masih ada kekurangan.
“Apabila masih terdapat hal-hal belum jelas, bahkan pertanyaan yang belum dijawab, maka dengan tidak mengurangi prosedur dan tata tertib yang berlaku, kiranya pihak Dewan yang terhormat sependapat, untuk hal-hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja gabungan Komisi Dewan dan pihak Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
Turut pula hadir dalam Rapat paripurna ini, diantaranya Wakil Ketua DPRD Prov. Abdul Razak dan Jimmy Carter beserta 24 orang anggota DPRD, Sekretaris Daerah Prov. Fahrizal Fitri, Kabinda Brigjen Pol Slamet Urip Widodo, sejumlah anggota DPRD Prov., para Kepala Perangkat Daerah Prov./Instansi Vertikal, pimpinan perbankan dan perguruan tinggi, serta beberapa tokoh masyarakat. (dan)
