PALANGKA RAYA, kaltengterkini.co.id – Kota Palangka Raya dikelilingi sejumlah sungai besar, seperti Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau.
Keberadaan sungai ini tentu dimanfaatkan masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan, ditandai dengan menjamurnya pemukiman warga disekitar bantaran sungai atau daerah aliran sungai (DAS).
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Shopie Ariany Sitorus, meski pertumbuhan penduduk melebar hingga kawasan DAS, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penataan yang baik sehingga tidak menimbulkan kesembrawutan.
“Saat ini perbaikan dan penataan kawasan pinggiran sungai yang ada di Kota Palangka Raya masih dirasa minim,” ungkapnya, Senin (25/11/2019).
Shopie mencontohkan, pemukiman penduduk yang ada di kawasan Flamboyan bawah, dimana masih jauh dari kategori tertata dan rapi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kawasan bantaran sungai sangat penting ditata dengan baik, sehingga kawasan tersebut mampu menghasilkan perekonomian dari berbagai sektor yang berujung pada kesejahteraan,” ujarnya.
Disis lain ucap legislator Partai Perindo ini, pentingnya penataan kawasan bantaran sungai setidaknya mampu mencegah banjir yang sering melanda warga sekitar. Bencana banjir yang kerap di alami masyarakat merupakan kendala untuk menumbuhkan perekonomian.
“Jika bantaran sungai tertata rapi dan indah, maka bisa saja digagas menjadi desa wisata pinggir sungai, sehingga dengan sendirinya warga skitar pun terkena dampaknya. Misalnya, ekonomi tumbuh, dan penggangguran berkurang,” cetusnya.
Senada dengan itu Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyebutkan, jumlah anggaran yang diterima pemerintah untuk penataan dan perbaikan infrastruktur tahun 2020 adalah sebesar Rp 950 miliar. Anggaran tersebut akan diperuntukan khusus pada infrastruktur.
“Semua wilayah akan dibangun, dirapikan maupun ditata. Tak terlepas juga wilayah bantaran sungai yang rencananya akan dijadikan water front city.
Tujuannya sama, untuk meningkatkan perekonimian masyarakat sekitar,” jelas Fairid.
Selain itu, Fairid menjelaskan, dari besaran anggaran tersebut 60 persen diperuntukan untuk jalan, drainase dan penataan kawasan kumuh. Sementara 40 persen diantaranya merujuk pada perbaikan sarana prasarana milik pemerintah yang ada di Kelurahan, hingga kecamatan.
Sementara, 40 persen sisanya untuk dana kelurahan, karena anggaran yang kita terima memang prioritas untuk Infrastruktur sesuai dengan RPJMD kita,” pungkasnya. (dn)
