KOTAWARINGIN TIMUR, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sejumlah Perwakilan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendatangi DPRD Kabupaten Kotim untuk menyampaikan keluhannya terkait honor atau insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotim H.Sanidin S.Ag.mengatakan tujuan kedatangan perwakilan guru PAUD tersebut untuk menyampaikan aspirasi peningkatan kesejahteraan mereka, dan berharap DPRD dapat memperjuangkan nasib mereka.
“Kami menyambut baik kedatangan para guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI, dalam menyampaikan aspirasi, mereka mengharapkan agar menaikkan insentif untuk guru PAUD, karena selama ini insentif yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan. Ini dirasakan sangat belum cukup dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap bulannya,” kata Sanidin Selasa (11/1/2022)
Menurutnya, sejumlah lembaga PAUD di daerah ini dikelola oleh yayasan, dan kemampuan memberikan insentif kepada guru dirasakan masih sangat terbatas, walaupun dengan penghasilan yang sangat minim.
Saat ini banyak guru PAUD yang bertahan karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap anak-anak di Bumi Hambaring Hurung ini.
“Selain insentif, pembangunan sarana fisik juga masih sangat terbatas karena mengandalkan dana dari yayasan dan sumbangan orangtua murid saja, maka dari itu kami akan terus mendorong pemerintah kabupaten untuk mengabulkan aspirasi para guru PAUD tersebut,” ujar Sanidin.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa guru PAUD meminta pemerintah Kabupaten Kotim untuk dapat mempermudah izin operasional PAUD, kerena salah satu syarat harus ada izin mendirikan bangunan (IMB), dan saat ini IMB tersebut diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sedangkan peraturan daerah (perda) tersebut belum disahkan.
“Kami mendorong pemerintah Kabupaten Kotim untuk memberi kemudahan terhadap izin operasional PAUD, karena itu untuk kepentingan masyarakat juga, maka pemerintah daerah harus memperhatikan dan membantu nasib mereka, demi kelangsungan pendidikan usia dini di daerah ini,” tutupnya.
