PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung dan menyambut baik terlaksananya kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK SKIPM Palangka Raya.
Hal ini guna mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sesuai dengan PermenPan-RB Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.
Demikian diungkapkan Staf ahli (SAHLI) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Herson B. Aden membacakan sambutan Pj. Sekda Provinsi Kalteng, H. Nuryakin pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangka Raya di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya, Selasa (02/10/2021).
Acara ini juga dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng R. Biroum Bernardianto, Sekretaris BKIPM Hari Maryadi, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, Kepala Dinas/Kepala Instansi Vertikal Kota Palangka Raya, Dekan Fakultas Pertanian/Perikanan Perguruan Tinggi Negeri di Palangka Raya serta Para Penyuluh Perikanan.
Menurut Pj. Sekda penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dicanangkan ini, merupakan langkah konkret untuk mencegah korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif.
Zona Integritas merupakan komitmen untuk mewujudkan WBK maupun WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Aparatur Sipil Negara.
Untuk mencapai WBK dan WBBK, membutuhkan sinergi dan kerjasama dari semua unsur, mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai paling bawah untuk berkomitmen terhadap janji yang ditetapkan, jelasnya.
Pj. Sekda dalam sambutan dibacakan Herson B Aden, berharap sinergi yang telah terjalin antara Instansi Vertikal yang ada di daerah, dengan Pemprov Kalteng dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng, terus dapat ditingkatkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang dilakukan SKIPM Palangka Raya adalah untuk menjamin Mutu dan Keamanan Produk Perikanan yang dilalulintaskan guna keperluan lokal maupun ekspor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, yakni dalam bentuk program Shrimp Estate, yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah dengan produk unggulan budidaya udang Vanamae di Kabupaten Sukamara, dengan mengutamakan Quality Assurance (Jaminan Mutu Produk), demi usaha budidaya udang Vanamae yang berkelanjutan”, pungkas Herson.(mmc/okta)
