Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Ekonomi dan BisnisPalangkaraya

IASC Terima 450 Pengaduan Aktivitas Keuangan Ilegal di Kalteng, Pengaduan Terbanyak Pinjaman Online  

admin01
November 18, 2026
Share
6 Min Read
WhatsApp Image 2026 11 21 at 09.26.28
OJK bersama anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026. (foto/Dok. OJK Kalteng)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan (scam).

Langkah tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 450 aduan terkait aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 415 aduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 30 aduan investasi ilegal, dan 5 aduan pergadaian ilegal.

Berdasarkan data Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 64 persen pelapor merupakan perempuan dan 36 persen laki-laki.

Adapun modus investasi ilegal yang banyak dilaporkan meliputi skema money game, penawaran jasa periklanan dengan sistem deposit, penawaran perdagangan aset kripto dan forex/futures yang diduga ilegal, serta penawaran investasi yang mencatut identitas entitas berizin.

Periode November 2024 – 31 Oktober 2026 Tercatat 5.453 Pengaduan Penipuan di Kalteng.

Sementara itu, data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 31 Oktober 2026 mencatat 5.453 aduan terkait penipuan transaksi keuangan di Kalimantan Tengah.

Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan keuangan (scam) di daerah.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, OJK bersama anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 di Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi penanganan aktivitas keuangan ilegal, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan efektivitas langkah pencegahan dan pelindungan masyarakat.

 Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan merupakan ancaman serius terhadap pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan.

“Aktivitas keuangan ilegal dan scam merupakan ancaman serius terhadap upaya pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan,” ujar Primandanu.

Menurutnya, koordinasi antar anggota Satgas PASTI Daerah perlu terus diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi. Penguatan koordinasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Subdit V Tipidsiber) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, serta anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Subdit V Tipidsiber Polda Kalimantan Tengah, Rony Are Setia, mengingatkan modus kejahatan digital terus berkembang sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.

“Masyarakat diminta untuk selalu waspada dalam memanfaatkan layanan keuangan digital,” ujar Rony.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang menawarkan layanan keuangan, berhati-hati dalam bertransaksi melalui platform e-commerce, serta menghindari praktik judi online.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan penanganan perkara aktivitas keuangan ilegal dan koordinasi lintas lembaga. Forum ini menjadi sarana bagi anggota Satgas PASTI Daerah untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di Kalimantan Tengah.

WhatsApp Image 2026 11 21 at 09.26.29
Training of Trainers (ToT) bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) serta Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di Kalimantan Tengah. (Foto/Dok. OJK Kalteng)

elain memperkuat koordinasi antarinstansi, pada hari yang sama OJK Provinsi Kalimantan Tengah juga menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (ToT) bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) serta Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota komunitas dalam mengenali modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, sekaligus memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ToT, peserta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak literasi keuangan yang mampu menyampaikan informasi secara tepat, membantu masyarakat mengenali ciri-ciri penawaran keuangan ilegal, serta mendorong penggunaan produk dan layanan keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.

 Kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai perkembangan modus penipuan keuangan dan langkah pencegahannya. OJK Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat untuk senantiasa memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk dan layanan keuangan, mewaspadai janji keuntungan tinggi yang tidak wajar, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan.

Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui laman sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui iasc.ojk.go.id guna mendukung percepatan penanganan dan upaya penyelamatan dana.

 Melalui penguatan koordinasi Satgas PASTI Daerah dan pemberdayaan komunitas literasi keuangan, OJK Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pencegahan aktivitas keuangan ilegal serta memperluas pelindungan konsumen dan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Bangun Ketahanan Finansial Masyarakat, OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda. Ogi : Kelola Keuangan Secara Disiplin November 21, 2026
  • Lewat Duta Demokrasi Pelajar Kapuas 2026, Kesbangpol Kapuas Cetak Kader Muda Penjaga Nilai Demokrasi November 20, 2026
  • Bupati Wiyatno Lepas 85 Kafilah Kapuas Menuju MTQH XXXIV di Katingan November 20, 2026

Berita yang mungkin anda minati

WhatsApp Image 2026 11 21 at 09.28.23
Ekonomi dan BisnisNasional

Bangun Ketahanan Finansial Masyarakat, OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda. Ogi : Kelola Keuangan Secara Disiplin

November 21, 2026
WhatsApp Image 2026 11 20 at 20.31.43
Palangkaraya

Api Sempat Melalap Gazebo Milik Pertamina. Petugas Bergerak Cepat Padamkan Kobaran Api

November 20, 2026
IMG 20261119 WA00041
Ekonomi dan BisnisPalangkaraya

Investor Pasar Modal Kalteng Melonjak 104 Persen, Transaksi Capai Rp10,63 Triliun

November 19, 2026
WhatsApp Image 2026 11 19 at 12.51.21
Ekonomi dan BisnisPalangkaraya

Stok LPG 3 Kg Aman. Edi Mengun : Pangkalan Resmi Wajib Jual Sesuai HET Rp. 22.000/Tabung

November 19, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?