
KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pertumbuhan permukiman, geliat investasi, dan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah faktor yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas meninjau kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) III Penyusunan Peninjauan Kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2026, yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kapuas, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setda Kapuas, Budi Kurniawan, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Forum tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Budi Kurniawan menegaskan bahwa peninjauan kembali RDTR menjadi kebutuhan penting untuk mengimbangi dinamika perkembangan kawasan perkotaan.
Menurutnya, pertumbuhan Kota Kuala Kapuas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, termasuk meluasnya kawasan permukiman hingga wilayah sekitar kabupaten.
“Karena itu, perencanaan tata ruang tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi wilayah sebelumnya. Dokumen tersebut harus mampu mengantisipasi arah pertumbuhan kawasan pada masa mendatang,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan perkembangan wilayah di sekitar akses jalan lintas, kawasan perbatasan Kecamatan Pulau Petak, hingga kawasan seberang jembatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan tata ruang.
“Perkembangan kawasan perkotaan harus diikuti dengan perencanaan tata ruang yang tepat. Jangan sampai pertumbuhan permukiman dan aktivitas lainnya justru tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan,” tegas Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Tata Ruang, A’an Meiza, menyampaikan bahwa RDTR merupakan instrumen operasional penataan ruang.
Menurutnya, Dokumen ini menjadi pedoman pemanfaatan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas mencakup empat kecamatan, yakni Selat, Basarang, Kapuas Hilir, dan Bataguh.
“Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian rencana pola ruang dan struktur ruang, identifikasi perkembangan kawasan yang belum terakomodasi, serta penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang,” jelasnya.
Selain itu, peninjauan juga diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.
Melalui FGD ketiga ini, pemerintah daerah berharap berbagai masukan dan pandangan dari peserta dapat memperkaya substansi peninjauan kembali RDTR.
Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar dokumen tata ruang benar-benar mencerminkan kondisi serta kebutuhan perkembangan wilayah.
Penataan ruang yang terarah diharapkan mampu mengakomodasi pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Dengan demikian, perkembangan kawasan perkotaan Kuala Kapuas dapat berlangsung secara tertib, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
“Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas mewujudkan Kapuas Bersinar, yakni Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius,” pungkasnya. (dn)

