KASONGAN, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan, Wiwin Susanto, mengapresiasi kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, ke Kabupaten Katingan. Menurutnya, kehadiran pimpinan kejaksaan tingkat provinsi tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum.
Wiwin menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Terlebih, dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan kepastian hukum agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tentu menyambut positif kunjungan Kajati Kalimantan Tengah ke Kabupaten Katingan. Ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat hubungan koordinasi dan sinergi antarlembaga, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal serta tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Wiwin Susanto, Kamis (12/11/2026).
Ia juga berpandangan bahwa pendampingan hukum dari kejaksaan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan program pembangunan strategis.
Menurutnya, langkah pencegahan melalui konsultasi dan pendampingan hukum perlu lebih dioptimalkan. Dengan demikian, potensi terjadinya persoalan hukum dalam pelaksanaan program pemerintah dapat diminimalkan sejak awal, tanpa menghambat jalannya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Wiwin turut memberikan perhatian terhadap penyampaian Kajati Kalteng mengenai aktivitas investasi dan perkebunan di Kabupaten Katingan. Ia menegaskan bahwa keberadaan perusahaan dan investor di daerah harus mampu memberikan dampak positif, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Menurutnya, setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan harus menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Jangan sampai investasi hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasional justru belum merasakan manfaat yang seimbang. Kita ingin investasi tumbuh dan berkembang, tetapi harus disertai tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku,”tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan investasi, pengelolaan sumber daya alam, maupun pelaksanaan pembangunan perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Wiwin juga berharap koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas.
“Pada dasarnya, kami di DPRD mendukung upaya percepatan pembangunan dan masuknya investasi ke Kabupaten Katingan. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus tetap memperhatikan aturan, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” pungkasnya.
Ia berharap, kunjungan kerja Kajati Kalimantan Tengah dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Katingan yang lebih maju, dengan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
