KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas menemukan sejumlah ketidaksesuaian data penghuni Rumah Khusus (Rusus). Data hasil daftar ulang tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi penghuni dan unit rumah di lapangan.
Temuan itu dibahas dalam rapat Pembahasan dan Keputusan Akhir Hasil Pendataan dan Verifikasi Penghuni Rusus yang dipimpin Sekda Kapuas Dr. Usis I. Sangkai di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pendataan dilakukan terhadap penghuni Rusus Blok A dan Blok B. Verifikasi mencakup status penghuni, kesesuaian unit yang ditempati, serta kondisi aktual rumah.
Di Blok A terdapat 52 unit. Sebanyak 44 penghuni melakukan daftar ulang, sedangkan delapan lainnya tidak. Hasil verifikasi menunjukkan 31 penghuni sesuai dengan data.
Dua penghuni tercatat dalam data tetapi tidak berada di tempat saat pendataan. Tiga penghuni terdaftar namun menempati unit berbeda.
Petugas juga menemukan lima penghuni yang belum melakukan daftar ulang tetapi masih menempati rumah. Tiga lainnya tidak melakukan daftar ulang dan tidak ditemukan saat pendataan terakhir.
Kondisi serupa ditemukan di Blok B yang memiliki 242 unit. Sebanyak 116 penghuni telah melakukan daftar ulang, sementara 113 penghuni belum mengambil atau mengembalikan formulir pendataan.
Verifikasi di Blok B menemukan sejumlah perbedaan antara data administrasi dan kondisi lapangan. Di antaranya penghuni yang terdaftar tetapi tidak berada di tempat, penghuni yang menempati unit berbeda, serta penghuni baru yang belum tercantum dalam daftar ulang.
Ada pula penghuni baru yang menempati unit yang sebelumnya tercatat kosong.
Sekda Kapuas Dr. Usis I. Sangkai menjadikan hasil verifikasi tersebut sebagai bahan untuk menetapkan keputusan akhir mengenai status penghuni Rusus.
Pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut.
Penataan diarahkan agar Rusus ditempati warga yang memenuhi ketentuan dan setiap unit tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Bagi pemerintah daerah, pembenahan data bukan sekadar urusan administrasi. Ketepatan data menjadi dasar untuk memastikan aset pemerintah digunakan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai aturan. (dn)
