
KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Aktivitas Pasar Blok R, Kuala Kapuas, berjalan seperti biasa pada Selasa pagi, 21 April 2026. Namun kehadiran Wakil Bupati Kapuas Dodo bersama jajaran pemerintah daerah memberi warna lain di antara lalu lalang pedagang dan pembeli.
Wabup Dodo tidak sekadar berkunjung. Ia datang untuk memastikan kesesuaian data harga bahan pokok dengan kondisi nyata di lapangan, sesuatu yang kerap luput dari perhatian.
Didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, ia menyusuri lapak demi lapak, mencermati harga cabai, bawang, dan komoditas lain yang berpengaruh pada inflasi daerah.
“Data yang kita pegang harus benar-benar mencerminkan kondisi riil,” kata Wabup Dodo, disela kunjungannya.
Peninjauan itu merupakan tindak lanjut laporan rutin inflasi yang diterima pemerintah daerah setiap awal pekan. Sejumlah instansi turut dilibatkan, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, hingga aparat penegak hukum dan Satpol PP.
Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting untuk mengurai persoalan klasik, yaitu perbedaan data antarinstansi. Wabup mengakui disparitas harga masih kerap terjadi. Karena itu, pemerintah memilih turun langsung untuk melakukan verifikasi.
“Kita ingin ke depan data itu menjadi satu. Hari ini kita lakukan cross-check di beberapa titik sampel,” tuturnya.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk membangun kesepahaman antarinstansi. Bagi Wabup, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di atas kertas, melainkan membutuhkan data yang valid dan terintegrasi.
Sehari sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 secara virtual yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri. Forum itu juga membahas dukungan daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah serta sosialisasi jaminan produk halal.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan fluktuasi harga sejumlah komoditas secara nasional. Di Kalimantan Tengah, harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah terpantau mengalami perubahan yang perlu diwaspadai.
Wabup Dodo kembali menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan. Ia menginstruksikan perangkat daerah untuk menyelaraskan data bersama BPS dan menjadwalkan survei bersama ke pasar-pasar.
“Kita ingin ada satu bahasa dalam data. Informasi stok dan pemasaran juga harus terbuka agar Kapuas tidak hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga bisa memasok daerah lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai menambahkan, perangkat daerah tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus menghadirkan solusi konkret. Ia mengingatkan potensi dampak El Nino terhadap produksi pertanian yang dapat memicu kenaikan harga.
“Kita harus bergerak. Data dari BPS harus diperkuat dengan intervensi nyata agar fluktuasi harga tidak melonjak,” tegas Usis.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Di tengah ketidakpastian harga komoditas, akurasi data menjadi pijakan kebijakan dan harapan masyarakat. (*/dn)

