PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanna Endang, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting.
Turut hadir pula sekretaris daerah kabupaten/kota selaku Ketua Pokja Sanitasi, serta kepala dinas terkait di lingkup pemerintah daerah.
Kick-off meeting ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program PPSP Tahun 2026. Program ini bertujuan mendukung target pembangunan sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah dan persampahan, sesuai dokumen perencanaan nasional dan daerah periode 2025–2029.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam sambutan yang dibacakan oleh Yohanna Endang, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan sanitasi.
Menurutnya, pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan yang aman, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan sanitasi aman dan berkelanjutan sebesar 30 persen pada periode 2025–2029.
“Pembangunan sanitasi memiliki peran strategis dalam pemenuhan pelayanan dasar serta mendukung upaya pencegahan stunting,” ujarnya.
Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, ditargetkan peningkatan akses sanitasi aman mencapai 13,37 persen pada 2026 dan 15,58 persen pada 2027. Sementara cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 39 persen pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan pengolahan sampah hingga 10,25 persen pada 2026 dan 13,5 persen pada 2027.
Melalui Program PPSP Tahun 2026, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menjadi lokasi pendampingan. Beberapa daerah prioritas meliputi Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau pada tahap awal, serta Kabupaten Kapuas dan Seruyan pada tahap lanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat komitmen dalam perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan infrastruktur sanitasi yang telah tersedia. Kolaborasi dengan berbagai sumber pendanaan, seperti APBD, APBN, dana desa, hingga sektor swasta juga menjadi kunci percepatan pembangunan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah.
