PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Bajakah I, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dan diikuti Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Provinsi Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti, bersama perwakilan perangkat daerah serta instansi vertikal terkait.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua April 2026 menunjukkan tekanan kenaikan harga masih didominasi komoditas pangan utama seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras.
Secara nasional, BPS mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan sebesar 5,22 persen dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, harga cabai merah naik 3,65 persen, serta harga beras medium dan premium masing-masing meningkat sebesar 0,22 persen dan 0,17 persen.
Di sisi lain, Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam kategori waspada hingga tidak aman. Komoditas tersebut meliputi beras medium zona 3, cabai rawit merah, jagung pakan ternak, bawang putih, minyakita, dan bawang merah.
KSP pun merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan distribusi pangan antarwilayah, percepatan pelaksanaan operasi pasar, optimalisasi penyaluran cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu dan responsif. Kami mendorong TPID di kabupaten/kota untuk lebih aktif melakukan intervensi, baik melalui operasi pasar, pemantauan distribusi, maupun memastikan ketersediaan pasokan di lapangan tetap aman,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah antisipatif perlu diperkuat sejak dini agar lonjakan harga tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan langkah yang cepat dan terukur, kita optimistis stabilitas harga di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” pungkasnya.
