BARITO UTARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Juru bicara Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) APBD Kabupaten Barito Utara, Wardathun Nur Jamilah pada rapat paripurna menyatakan pihaknya mendukung Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026, dengan memperkuat fiskal, transparansi, serta belanja publik yang produktif.
Wardathun menyampaikan, tantangan fiskal yang dihadapi daerah menuntut pemerintah lebih kreatif dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah, ungkapnya, Senin (1/12/2025).
Karena itu, lanjutnya, Fraksi AR mendukung langkah Pemkab memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi pendapatan, pembenahan perpajakan daerah, dan optimalisasi aset yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal.
“Daerah harus berani menata pendapatan agar tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat. Kemandirian fiskal adalah kunci agar pembangunan tetap berjalan stabil,” ujarnya.
F-AR juga memberi perhatian serius pada struktur belanja APBD 2026.
Menurut Wardathun, prioritas yang diberikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial harus berbanding lurus dengan kualitas program yang dihasilkan, bukan sekadar memenuhi ketentuan mandatory spending.
Ia menilai bahwa sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional yang dilakukan Bupati Barito Utara menunjukkan upaya untuk menjaga fokus dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja publik, tegasnya, harus tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang nyata.
Pada aspek pembiayaan, F-AR mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah menetapkan pembiayaan nol rupiah sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.
Namun Wardathun mengingatkan agar pemerintah tetap terbuka dalam menyampaikan perkembangan SILPA, posisi utang, serta potensi risiko fiskal agar publik bisa mengawasi secara objektif.
“Menjaga kesehatan fiskal jangka panjang membutuhkan keterbukaan informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Wardathun berharap APBD 2026 tidak hanya tertib secara teknis, tetapi juga mampu mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD harus menjadi alat untuk memperkuat fondasi pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Itu harapan kami sekaligus komitmen Fraksi Aspirasi Rakyat,” pungkasnya.
