BARITO UTARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK) diminta agar benar-benar menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional.
“Dokumen RIPPM ini tidak boleh hanya jadi formalitas pemenuhan kewajiban perusahaan. Harus menjadi peta jalan yang terukur, aplikatif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan saat membuka kegiatan Konsultasi Publik RIPPM PT BEK di Aula Setda Lantai I, Kamis (16/10/2025).
Acara ini dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemprov Kalteng, tokoh masyarakat, dan insan pers, yang bersama-sama diminta aktif memberikan masukan kritis terhadap rencana perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat.
Felix menyoroti pentingnya sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih atau sekadar “proyek laporan”, melainkan berorientasi hasil nyata dan jangka panjang.
“Keberhasilan program tidak bisa dicapai sepihak. Kolaborasi adalah kunci. Perusahaan harus hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi juga mitra pembangunan daerah,” ujar Felix.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Shalahuddin juga mengingatkan bahwa sektor pertambangan memiliki tanggung jawab sosial besar, terlebih karena dampak operasionalnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pertambangan bisa jadi penggerak ekonomi, tapi harus berpihak kepada rakyat. Hasilnya wajib dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama, bukan segelintir pihak,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam memfasilitasi ruang dialog terbuka seperti ini, dan berharap hasil forum bisa mendorong realisasi program yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi. Ini momentum untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang nyata antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan,” pungkasnya.
