PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan berat akibat penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).
Leonard yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp7,105 triliun. Namun, angka tersebut harus disesuaikan dengan kondisi fiskal terbaru, setelah adanya penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun.
“Penurunan dana transfer memang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, tetapi pemerintah berkomitmen menutup defisit sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas,” ujar Leonard.
Dirinya juga menjelaskan, strategi penyesuaian anggaran dilakukan dengan pendekatan efisiensi dan realokasi belanja, termasuk menekan pengeluaran operasional dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah juga akan mengandalkan kinerja BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur untuk memperkuat sumber pendapatan daerah.
Selain pengelolaan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalteng juga menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan publik sebagai fokus utama pada tahun anggaran mendatang. Leonard menegaskan, proyek-proyek strategis di sektor jalan, jembatan, pertanian, dan kesehatan tetap akan berjalan sesuai rencana.
“Pemerintah memastikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM akan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Leonard juga menyinggung program Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pelatihan ekonomi produktif bagi keluarga miskin. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong berlangsung dalam suasana konstruktif. Sejumlah fraksi memberikan masukan positif terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan daerah.
Menutup penyampaiannya, Leonard menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga arah pembangunan daerah tetap stabil di tengah tekanan fiskal nasional.
“Kami berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
