PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tomy Irawan Diran menegaskan, penurunan pagu anggaran yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2027 harus diantisipasi.
Dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan semata mengandalkan dana transfer pusat.
Menurut Tomy, tren penurunan anggaran tidak hanya terjadi di Kalteng, melainkan juga di provinsi lain.
“Kondisi sekarang memang seperti itu. Bahkan di Jawa Tengah, teman-teman menyampaikan hal yang sama. Di RPJMD kita pun ada penurunan, walaupun tidak drastis, tapi tetap harus diwaspadai,” ungkapnya, Jumat (15/8/2025).
Ia menilai, potensi PAD Kalteng sebenarnya besar, namun pengawasannya belum maksimal. Salah satu sorotan adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya masih kurang produktif.
“Sebelum membentuk BUMD baru, yang ada sekarang harus dibenahi dulu. Kalau tidak bisa dibenahi, barulah kita pikirkan inovasi atau inisiatif baru,” tegasnya.
Tomy juga menekankan pentingnya profesionalisme pengelolaan, baik di BUMD maupun BUMN. Ia bahkan mencontohkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RS Doris Sylvanus, dirinya mempertanyakan perbedaan pengelolaan rumah sakit umum dan swasta.
“Pengelolaannya harus profesional. Orang yang ditempatkan harus sesuai kapasitas dan kualitas, bukan asal mengisi posisi,” ujarnya.
Sejumlah sektor disebutnya belum optimal dalam memberikan kontribusi PAD, seperti pajak alat berat, pajak permukaan air, hingga pengelolaan BUMD.
Ia menegaskan, pembentukan BUMD baru yang tidak lebih produktif dari yang ada hanya akan menambah beban daerah. Di Badan Anggaran (Banggar), lanjut Tomy, pembahasan upaya peningkatan PAD masih terus digodok.
“Greget untuk meningkatkan PAD itu kurang. Padahal kita semua, baik eksekutif maupun legislatif, sudah disumpah untuk memperbaiki keuangan daerah. Itu harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya.
