JAKARTA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengirimkan delegasi untuk melakukan Studi Komparatif yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlanjut dengan mengkonsultasikan proses penyusunan instrument evaluasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kemenpan RB dan Gedung Widya Graha BRIN, pada Kamis (13/02/2025).
Adapun tujuan kunjungan kerja tersebut adalah dalam upaya memperkuat dan meningkatkan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK serta Employer Branding Bangga Melayani Bangsa.
Dalam kunjungan pertama, Iknandi Intan Permatasari JF Analis Kebijakan Kemenpan RB mengatakan berkaca dari Provinsi Jabar, semua inovasi yang terjadi tidak diraih dalam waktu setahun atau dua tahun.
” Hal pertama yang bisa dinilai adalah kemampuan pegawainya seperti apa, dilihat kebutuhan pegawainya, fokus kembali ke masing-masing instansi ” ucap Iknandi.
Ia menambahkan, contohnya seperti dalam hal mendisplinkan jam kerja, pemantauan bisa komprehensif dari unit terkecil sampai terbesar untuk mendisiplinkan jam kerja. Koordinasi antar OPD yang kurang, perlu dilakukan tukar pikiran. Hal ini tidak membutuhkan anggaran. Dimulai dengan mengupas satu persatu instansi yang ada.
“Untuk Provinsi Kalteng dalam hasil evaluasi Rencana Aksi Inovasi Ber-AKHLAK, banyak terdapat titik hijau, dalam artian point-nya sudah 2, tapi masih ada titik merah dan kuning. Titik merah sendiri berarti redaksinya belum tersedia di instansi tersebut. Sedangkan yang kuning berarti instansi tersebut sudah melakukan tapi menurut kami sebagai evaluator masih kurang. Seperti benchmarking atau hanya informasi berkala. Jadi kesimpulannya Kalteng perlu terus menindaklanjuti atau mengembangkan inovasi yang ada, bukan hanya launching saja,” ungkapnya.
“Lebih lanjut, terkait publikasi untuk titik hijau, agar terus melakukan publikasi melalui banner atau poster dan diharapkan terus di-update tiap bulan atau minggu. Sedangkan untuk titik kuning, masuk dalam publikasi berkala, entah itu media massa atau online yang hanya sekali dua kali dalam sebulan, atau hanya website utama yang melakukan. Kita menginginkan publikasi menjangkau seluruh masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang OPD yang dimaksud,” tutup intan.
Yosias mewakili Tim Pemerintah Provinsi Kalteng berharap tindak lanjut dari konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan saat ini, menjadi acuan bagi Tim untuk menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang lebih profesional, terarah dan tepat sasaran.
“Kami mungkin akan memulai dari internal organisasi dan nantinya akan berdampak nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ucap Yosias.
Pada kunjungan selanjutnya ke BRIN, Adriansyah Ketua Tim Koordinator Kerjasama Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN mengatakan adanya tahapan sebagai referensi instrumen Ber-AKHLAK, yaitu Kajian konseptual/regulasi, Perumusan kerangka metode, Pembuatan instrumen, Uji coba instrumen, Evaluasi instrument dan Rilis Final.
“Instrumen survey ASN Ber-AKHLAK kita daftarkan HG, karena menjadikan satu tools. Misalnya Pemerintah Provinsi mendaftarkan sendiri. Menggali perhitungan evaluasi, ternyata ada uji stata (statistik) yang berada di lingkup Diskominfo. Rencana akan ada kelanjutkan dengan BRIN, bukan hanya dengan menyusun instrument tapi berlanjut dengan uji coba instrument dan hasil itu sendiri,” tutur Andriansyah.
“Menurut saya sudah tepat dengan melibatkan lintas OPD dengan bidang spesialisnya masing-masing, hanya saja tiap OPD tetap harus memiliki pandangan yang sama dan menjadi tim yang berkelanjutan,” pungkasnya
