PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr. Sayuti Syamsul mengatakan salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI dan AKB adalah memberikan perhatian serius di dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan nifas
Ia menambahkan, diperkirakan 15–20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila: 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektif; serta 6) pelayanan di Rumah Sakit yang cepat dan tepat guna.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal bagi Dokter, Bidan dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), bertempat di Aula UPT Bapelkes Kota Palangka Raya, Senin (14/10/2024).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul.
Dalam sambutannya, Suyuti mengatakan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama termasuk kesehatan.
“Bahwa sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 72 tahun, menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup, menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-tingginya 15%,” ungkapnya.
Disampaikan pula, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran RPJMN menunjukkan AKI yang semula 334/100.000 pada tahun 1997, dalam kurun waktu 10 tahun turun menjadi 228/100.000 berdasarkan hasil survei dasar kesehatan Indonesia 2007 (SDKI, 2007), selanjutnya berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 di Indonesia, AKI adalah 305 / 100.000 kelahiran hidup. Lain halnya dengan AKB turun dari 46/1.000 kelahiran hidup pada tahun 1999 menjadi 24/1.000 KH berdasarkan SDKI 2017. Pada survey yang sama, angka kematian neonatal adalah 32/1000 kelahiran hidup (SDKI, 1991) turun menjadi 15/1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017).
“Salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI dan AKB adalah memberikan perhatian serius di dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan nifas,” ucapnya.
Ia menambahkan, diperkirakan 15–20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila: 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan; 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin; 3) tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi; 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5) proses rujukan efektif; serta 6) pelayanan di Rumah Sakit yang cepat dan tepat guna.
Lebih lanjut, perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga Kesehatan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan primer melalui pelatihan yang komperehensif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah melalui pelatihan teknis yang disebut dengan pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di puskesmas, sehingga tenaga kesehatan tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan klinis, dalam melakukan resusitasi, stabilisasi dan transportasi saat memerlukan rujukan. Kompetensi yang diharapkan dalam pelatihan ini merupakan kompetensi tim namun tetap sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
