PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebagai langkah konkret dalam pelestarian lingkungan hidup khususnnya sumber daya air baik dari segi kebersihan, kelayakan dan pencemaran air serta penegakkan hukum terhadap kejahatan Lingkungan hidup khususnnya pencemaran air. sehubungan dengan hal tersebut, DLH Provinsi Kalteng menggelar peningkatan SDM melalui kompetensi ASN dalam menguji sampel air.
Sekaligus dalam alam alam rangka mendukung peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pengawasan penaatan peraturan, pemantauan kualitas lingkungan, serta penanganan kasus lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng bekerja sama dengan LPK PT. Citra Hijau Piranti melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Pengambil Contoh Uji Air (PCUA) bagi Personel Dinas Lingkungan Hidup (DLH) se-Kalimantan Tengah.
Pelatihan dan Sertifikasi PCUA ini dilaksanakan di Hotel Best Western Palangka Raya, Senin (24/6/2024).
Pelatihan dan Sertifikasi PCUA ini diikuti oleh 35 orang peserta dari DLH Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari tersebut terdiri dari dua hari teori, satu hari praktik lapangan dan satu hari uji sertifikasi kompetensi PCUA dari Badan Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP).
Kepala DLH Provinsi Kalteng dalam sambutannya yang dibacakan oleh H. Noor Halim selaku Sekretaris DLH Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki personel yang memenuhi persyaratan sebagai petugas pengambil contoh uji air yang kompeten, sesuai metode standar pengambilan contoh uji air.
“Kompetensi pengambil contoh uji air adalah tuntutan peraturan, bahkan PERMENLHK Nomor 3 Tahun 2018 secara tegas mewajibkan pengambil contoh uji air memiliki sertifikat kompetensi bila melakukan kegiatan dalam rangka penaatan hukum dan penegakan hukum,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, personel yang kompeten dalam pengambilan contoh uji air akan memastikan ketertelusuran serta keabsahan data hasil pengujian laboratorium yang dibutuhkan untuk menentukan langkah tindak lanjut.
“Seperti misalnya, segera melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan termasuk penegakan hukum apabila ternyata telah terjadi pencemaran lingkungan hidup,” tutupnya.
