PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, koordinasi, komunikasi dan capaian program kerja pembangunan daerah pemerintah provinsi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD Provinsi.
Pemerintah provinsi melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke – 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (25/03/2024).
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng H. Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait, Pimpinan Perbankan, Anggota DPRD Provinsi Kalteng serta Para Pakar/ Tenaga Ahli DPRD Kalteng.
Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno. Agenda rapur kali ini mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023.
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo saat membacakan pidato pengantar Gubernur Kalteng menyampaikan LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini disusun sesuai pedoman baku yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, dengan sistematika pelaporan sederhana tetapi komprehensif, untuk menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah provinsi Kalteng, serta bersifat melaporkan kinerja Gubernur selaku Kepala Daerah selama satu tahun anggaran. Penyampaian LKPj Gubernur kepada Dewan yang terhormat ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses pemerintahan daerah.
“Syukur Alhamdulilah, berkat ridho dari Tuhan yang Maha Esa, disertai komitmen dan kerja sama solid dari semua, pemerintah daerah dengan DPRD yang didukung oleh semua elemen masyarakat Kalimantan Tengah, tahun ketiga pada periode kedua masa kepemimpinan Gubernur, pembangunan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah dengan baik”, tutur Edy.
Disampaikan Edy, hal tersebut dibuktikan dengan capaian sejumlah indikator kinerja makro, diantaranya perkembangan IPM terus meningkat, dari tahun 2022 sebesar 73,17 naik hingga 73,73 tahun 2023. Penurunan persentase penduduk miskin dari 5,28 persen di tahun 2022 menjadi 5,11 persen di tahun 2023 di atas rata-rata nasional 9,39 persen. Kalteng bahkan berada di urutan ke-5 angka kemiskinan terendah dari 35 provinsi di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 4,26 persen di tahun 2022 menjadi 4,10 persen di tahun 2023, di atas rata-rata nasional 5,32 persen atau urutan ke-12 se-Indonesia.
Lebih lanjut disampaikan, ekonomi Kalteng tahun 2023 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,14 persen. Memang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang 4,15 persen, tetapi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat 4,54 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp. 199,78 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 208,85 triliun di tahun 2023. Demikian halnya dengan PDRB perkapita juga mengalami peningkatan 3,02 persen dari tahun sebelumnya.
Kemudian, berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran atau gini ratio di daerah perkotaan maupun perdesaan untuk Kalteng termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, pada tahun 2022, Gini Ratio Kalteng sebesar 0,319 dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 0,317 sehingga berada pada urutan 10 terendah dari 35 provinsi, di mana Gini Ratio rata-rata Indoensia 0,388.
Pada kesempatan tersebut, Wagub mengatakan dalam LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, untuk pelaporan keuangan masih bersifat makro dan belum final, karena pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
“Pada saatnya nanti laporan pertanggungjawaban keuangan akan dilaporkan kepada Dewan yang terhormat secara tersendiri melalui rapat Paripurna”, ungkapnya.
Dalam kesempatan itu juga, Wagub menyampaikan juga mengenai pengelolaan keuangan darah Provinsi Kalteng. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,730 triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp 6,601 triliun. Apabila diperinci lebih lanjut, realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,589 triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 triliun lebih.
“Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut selalu mengedepankan makna efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku”, tandasnya.
