MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan jaman dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang berbasis digital maka pemerintah kabupaten dituntut tidak lagi menggunakan sistem manual tetapi digital dan online yang artinya birokrasi manajemen pelayanan juga harus lebih disederhanakan dan dipermudah agar pelayanan publik menjadi Optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan beranggapan, ketepatan formulasi birokrasi dibutuhkan dalam rangka penyesuaian terhadap tantangan perubahan lingkungan eksternal yang berkembang begitu cepat.
Oleh karenanya, penataan kelembagaan diarahkan untuk mendorong birokrasi agar mampu merespon berbagai dinamika perubahan.
Terbentuknya birokrasi ideal terkait erat dengan kebutuhan birokrasi menghadirkan pelayanan publik prima.
“Sejalan dengan itu pemerintah secara bertahap hendaknya terus menerapkan kebijakan rasionalisasi anggaran dengan memangkas sebagian alokasi pembiayaan dan menghilangkan pos anggaran yang dianggap tidak perlu,” ujar Parmana Selasa, ( 05/12/2023 ) pagi.
Dikatakannya, birokrasi dituntut mampu menampilkan performa efisiensi yang terindikasi dari pergeseran margin pembiayaan, dari yang semula lebih banyak dialokasikan bagi belanja aparatur bergeser kepada alokasi belanja publik.
“Menjawab tantangan yang demikian, maka birokrasi harus mampu beradaptasi kepada bentuk birokrasi ramping yang miskin struktur, namun kaya fungsi,” tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
