MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – DPRD Kabupaten Barito Utara meminta kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Disdalduk KBP3) Barito Utara untuk meningkatkan pelayanan dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi terutama alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Metode Operasi Wanita (MOW) kepada masyarakat luas.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Mery Rukaini dalam catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Barito Utara tahun anggaran 2022.
Disamping itu, Ketua DPRD ini juga meminta agar meningkatkan pemahaman kepada pasangan usia subur (PUS) dan kurangnya tenaga penyuluh KB pada Disdalduk KBP3A Barito Utara, katanya, Rabu (3/5/2023).
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan DPRD Barito Utara, terkait dengan program keluarga berencana disarankan agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Metode Operasi Wanita (MOW) dengan cara mendekatkan tempat pelayanan KB, mengikutsertakan RSUD dan meningkatkan kinerja PLKB beserta kades KB.
Mengadakan dan mengoptimalisasi konseling pasangan usia subur (PUS) termasuk konseling secara online dan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di desa-desa.
Selain itu, catatan dan rekomendasi juga diberikan Ketua DPRD untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Barito Utara, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, untuk menentukan arah kebijakan strategis selanjutnya.
Adapun 4 catatan untuk DKPP tersebut yaitu belum stabilnya stok panen, masih terdapat keterlambatan dalam penyediaan informasi harga pangan, kurangnya pendampingan terhadap pembudidaya ikan dan meningkatkan out come dari hasil perikanan.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD Barito Utara yaitu agar diadakannya program penyediaan infrastruktur lumbung pangan, pembuatan atau penambahan jumlah lumbung pangan sangat dianjurkan dengan terlebih dahulu didasarkan pada kajian berdasar lokasi dan kebutuhan daerah.
Kemudian, penyediaan informasi harga pangan hendaknya dilakukan dengan cepat dan akurat dengan metode yang efektif untuk mendukung kontrol harga stok bahan pangan di pasar.
Rekomendasi selanjutnya, kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan, diharapkan disertai pendampingan secara kontinyu sehingga capaian out come bersifat jangka panjang kepada masyarakat.
“Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan hendaknya mengintegrasikan dengan urusan lain seperti perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKMK agar menghasilkan outcome maksimal diantaranya lewat penyediaan pasar ikan atau taman kuliner berbasis ikan juga,” tukasnya.
