PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Dalam rangka menekan angka kemiskinan secara nasional , khususnya di daerah Kalteng Pemerintah pusat dan daerah berupaya maksimal melakukan berbagai metode dan cara baik program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan Bantuan kepada UMKM, kemiskinan ini banyak faktor penyebabnya, dari kesenjangan sosial dan ekonomi, Sampai yang sangat terasa efek dari Pandemi Covid-19 dimana roda ekonomi secara nasional terjadi stagnan karena daya beli masyarakat menurun ditambah lagi sekarang efek inflasi dan krisis ekonomi global.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo membuka rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng tahun 2022, bertempat di Aula Serbaguna Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Senin (28/11/2022).
Dalam rakor yang digelar saat itu hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nur Umi Handayani, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Bupati se-Kalteng, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait.
Wagub mengatakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah.
”Salah satunya kebijakan subsidi Pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yaitu melalui program Perlindungan Sosial, berupa: program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,” ucapnya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan, berdasarkan data BPS kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa; tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
“Memperhatikan kondisi tersebut, saya meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, sambung Wagub, dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait.
“Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Kaspinor menyampaikan rakor ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan di Provinsi Kalteng tahun 2023-2024.
