MUARA TEWEH KALTENGTERKINI.CO.ID – Entah kenapa pihak dari Kementerian Perhubungan RI sangat lambat memproses dan mengeluarkan izin operasional. Akibatnya ratusan kapal sungai dan kapal penyeberangan (feri) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terpaksa beroperasi secara ilegal.
Para pemilik kapal sungai dan kapal penyeberangan telah berulangkali mengajukan izin kepada Kemenhub RI lewat Dinas Perhubungan Barito Utara, tapi sampai awal 2022, dua dokumen perizinan belum juga terbit.
Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, Rijalfi, ketika dijumpai Selasa, (22/2/2022) membenarkan, dua dokumen terkait pelayaran sungai, yaitu Surat Ukur Kapal dan Sertifikat Kelayakan diterbitkan oleh Kemenhub melalui Balai di Palangka Raya.
“Sampai saat ini kapal sungai dan kapal penyeberangan di Barito Utara belum mengantongi dua izin tersebut. Awalnya izin cukup dikeluarkan oleh Dishub Kabupaten. Namun setelah adanya kejadian di Danau Toba tahun 2018, aturan baru diberlakukan. Kemenhub yang berhak mengeluarkan izin,” kata dia.
Kondisi ini, sebut Rizalfi, sangat menguatirkan, terutama bila terjadi kecelakaan kapal di sungai. “Para pengelola dan pengemudi kapal berisiko kena hukuman jika terjadi insiden, karena tak ada izin,” kata dia.
Dinas Perhubungan Barito Utara telah melayangkan permohonan Surat Ukur Kapal dan Sertifikat Kelayakan awal tahun ini bagi ratusan moda transportasi sungai. “Kita berharap tahun ini dua izin tersebut bisa segera ke luar,” ujar dia.
Data Dishub Barito Utara, selain ratusan kapal sungai, lima lintas penyeberangan di daerah ini mengoperasikan kapal fery di :
(1) Desa Nihan Hilir 17 kapal.
(2) Lahei 15 kapal
(3) Lemo 40 kapal
(4) Bintang Ninggi 50 kapal.
(5) Montallat 20 kapal.
Terkait degan hal tersebut secara terpisah, politisi PKB Barito Utara H. Benny Siswanto,S.Sos meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar bisa membantu prosesnya, mengingat penyeberangan fery perlu juga izin dan kelayakan.
Agar jika terjadi sesuatu dan lain hal, sudah tidak ada lagi banyak pihak yang disalahkan. Karena bagaimanapun juga katanya, keselamatan penyebarangan juga penting bagi pengguna jasa tersebut.
“Kalau memang lamban coba di analisa salahnya dimana, agar kepastian hukum bagi penyedia jasa fery bisa secepatnya teratasi dan bisa beroperasi tanpa was-was,” tukas HBS sapaan akrabnya
