MUARA TEWEH KALTENGTERKINI.CO.ID – Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan tambang di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Barito Utara menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak perusahaan.
Namun, tuntutan itu tak kunjung dipenuhi perusahaan.
Kedua belah pihak ditemukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Barito Utara. Rapat pun berlangsung cukup alot, karena kedua belah pihak mengklaim sebagai pemilik yang sah.
Anggota Komisi III DPRD Barito Utara Hasrat meminta agar persoalan saling klaim kepemilikan lahan ini jangan sampai ada pihak yang dirugikan.
“Tuntutan warga untuk dibayar ganti rugi harus dipenuhi pihak perusahaan. Sebab, lahan yang telah digunakan pihak perusahaan baik secara berkelompok maupun pribadi memiliki dasar kepemilikan yang sah. Saat ini, belum pernah dibayar ganti rugi,” kata Hasrat.
Legislator PAN ini juga mengingatkan dalam pembayaran ganti rugi, pihak perusahaan harus selektif. Apalagi, lahan yang dipersoalkan merupakan lahan milik kelompok tani.
“Selama ini, pihak perusahaan melakukan penambangan di lahan itu juga ada kelompok tani. Inilah yang menyebabkan masalah ini belum selesai sampai sekarang,” kata Hasrat.
External Affairs PT PIS, Budi Siregar memastikan dari hasil RDP ini akan segera ditindaklanjuti untuk pembayaran ganti rugi kepada para pemilik lahan.
“Sebelum melaksanakan pembayaran ganti rugi, kami harus crosscheck dulu di lapangan. Jangan sampai nanti ada persoalan baru yang muncul di kemudian hari,” papar Budi Siregar.
Sementara itu, Romandi, warga pemilik lahan mereka tidak mempermasalahkan lahan milik orang lain yang digarap pihak perusahaan seperti di Desa Teluk Malewai,
“Kami hanya menuntut pembayaran ganti rugi untuk lahan yang telah digarap perusahaan di Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat,” kata Romandi.
Menurutnya, lahan yang belum diganti rugi kurang lebih 594 hektare, yang mana lahan tersebut dulunya milik warga yang diperuntukan tanaman karet.
Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Permana Setiawan memastikan DPRD hanya sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara warga dan perusahaan tambang.
“Kami berharap kesepakatan yang telah dicapai di DPRD Barito Utara segera dijalankan. Apalagi, dalam notulensi rapat diputuskan penyelesaian masalah ganti rugi lahan ini diserahkan ke pihak kecamatan,” kata Permana.
Guna menghindari terjadi persoalan baru, Permana mendesak agar pihak perusahaan segera menghentikan sementara aktivitas penambangan di lahan milik warga yang menjadi tuntutan.
