PALANGKA RAYA, INVESTASIKALTENG
COM – Sebagaimana diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyetujui alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palangka Raya sebesar Rp173 miliar untuk tahun anggaran 2020.
Namun anggaran sebesar ini menurut Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Arbert Tomba, tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai kegiatan belanja langsung (BL), seperti halnya pembangunan infrastruktur.
“Anggaran itu kita bagi menjadi tiga yakni Rp60 miliar untuk jalan, Rp70 miliar untuk drainase, sedangkan sisanya kegiatan fisik lainnya,” kata Arbert, Senin (25/11/2019).
Menurutnya, meski alokasi anggaran sudah dirinci, namun hingga saat ini Dinas PUPR Palangka Raya belum menetapkan jalan mana saja yang akan dilakukan pengaspalan di 2020.
Begitu pula berapa jumlah jalan yang bisa ditangani di 2020 dengan menggunakan dana Rp60 miliar tersebut.
“Nanti kalau sudah masuk rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) baru bisa kita ketahui berapa jumla jalan yang akan kita tangani,” sebutnya.
Bagusnya sambung Arbert, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menaruh perhatian besar terhadap Kota Palangka Raya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Tahun ini saja kata dia, sedikitnya ada 18 ruas jalan yang dibangun pemerintah provinsi di dalam Kota Palangka Raya. Di antaranya lanjutan pembangunan Jalan Rajawali Km 4, Jalan Manjuhan, dan Jalan Hiu Putih.
“Banyaknya paket proyek infrastruktur jalan yang dikerjakan oleh provinsi merupakan hasil dari koordinasi antara pemerintah kota dengan provinsi,” bebernya.
Disisi lain, letak ibukota provinsi berada di Kota Palangka Raya, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi juga ikut membangun infrastruktur.
“Kita cukup terbantu dengan provinsi, banyak jalan yang ditangani. Jadi bisa mempercepat menyelesaikan program pengaspalan yang sedang kita lakukan,” terang Arbet,
Tahun ini, lanjutnya, Pemko Palangka Raya kembali mengusulkan program pengaspalan ke PUPR Kalteng, dengan harapan bisa diakomodasi di tahun anggaran 2020,'” tutupnya. VE
