KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kecamatan Timpah harus memperhatikan kondisi alam dan karakteristik wilayah.
Kondisi lingkungan, karakteristik wilayah, hingga fungsi ekologis harus menjadi pertimbangan utama agar penataan ruang tidak memicu persoalan lingkungan di kemudian hari.
Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, saat memimpin Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Timpah Tahun 2026 di Aula Dinas PUPR Kapuas, Kamis, 12 November 2026.
Budi menekankan pentingnya melindungi kawasan gambut tebal, daerah resapan air, jalur pergerakan air, hingga kawasan konservasi.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah risiko bencana, seperti banjir.
Ia juga mengingatkan, pemerintah daerah memiliki batas kewenangan dalam mengatur kawasan hutan. Penetapan ruang pembangunan harus mengikuti aturan dan status kawasan yang berlaku.
Melalui penyusunan RDTR ini, Pemkab Kapuas ingin memastikan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Timpah berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
“Karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat wilayah berkembang, tetapi juga bagaimana alam tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi menyebut Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyempurnaan penataan ruang Kabupaten Kapuas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki batas kewenangan dalam mengatur kawasan hutan.
Pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan tidak dapat ditetapkan sepihak oleh pemerintah daerah karena kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
Penataan ruang daerah, pada prinsipnya, diarahkan pada kawasan di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL).
“Adapun lahan yang masih berstatus kawasan hutan harus melalui mekanisme pelepasan atau perubahan status sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait mekanisme holding zone, Budi menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bukan berarti seluruh kawasan yang belum memiliki kejelasan status dapat langsung dialokasikan untuk pembangunan.
Kepastian status lahan dan kesesuaian kewenangan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan ruang.
Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap RDTR Timpah dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan wilayah, termasuk kegiatan ekonomi dan investasi.
Namun, pengembangan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan kawasan ekologis agar pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan.
“Dengan demikian, penataan ruang Timpah tidak hanya berbicara tentang wilayah yang dapat dibangun, tetapi juga kawasan yang harus dijaga keberlanjutannya,” pungkas Budi Kurniawan. (dn)
