KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Program cetak sawah di Kabupaten Kapuas menghadapi persoalan tumpang tindih perizinan dengan perkebunan kelapa sawit. Dua calon lokasi seluas 138,48 hektare belum bisa dikerjakan karena terindikasi masuk dalam kawasan izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan.
Persoalan itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Overlap Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Areal Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Rabu, 11 November 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, memimpin pembahasan tersebut. Pemerintah daerah berupaya memastikan status hukum lahan sebelum pekerjaan cetak sawah dilaksanakan.
Hasil verifikasi lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas bersama konsultan pengawas konstruksi menemukan dua lokasi yang terindikasi tumpang tindih dengan izin perusahaan perkebunan.
Lokasi pertama berada di Desa Pulau Keladan, Kecamatan Mantangai, seluas 64,69 hektare. Areal tersebut terindikasi masuk dalam kawasan IUP-B PT Usaha Handalan Perkasa berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 121/DPMPTSP Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.
Lokasi kedua berada di Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat, seluas 73,79 hektare. Lahan ini terindikasi masuk dalam kawasan IUP PT Kapuas Sawit Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 152/DPMPTSP Tahun 2018 pada tanggal yang sama.
Usis mengatakan, persoalan tersebut harus ditangani secara cermat karena kedua lokasi merupakan bagian dari calon areal program cetak sawah pemerintah pusat pada 2026.
“Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas status perizinan, kesesuaian data lokasi, serta kemungkinan langkah penyelesaian. Sinkronisasi data dan koordinasi dengan perusahaan maupun instansi berwenang diperlukan untuk memastikan kepastian status lahan.
Persoalan ini menunjukkan bahwa perluasan areal pertanian tidak cukup hanya dengan menyiapkan lahan dan peralatan. Kepastian batas wilayah serta legalitas penguasaan lahan juga menjadi prasyarat sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Bagi Kabupaten Kapuas, yang menjadi salah satu daerah penopang produksi pangan di Kalimantan Tengah, penyelesaian tumpang tindih perizinan tersebut penting agar program cetak sawah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. (dn)
