Asisten III Fery Noah berfoto bersama dengan peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan evaluasi EHDW di Aula Bapperida Kapuas, Selasa, (6/10).
KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat pencegahan stunting dengan membenahi pemanfaatan data digital.
Data dari lapangan didorong menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi administrasi.
Langkah itu dibahas dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan monitoring evaluasi Electronic Human Development Worker (EHDW) di Aula Bapperida Kapuas, Selasa, 6 Oktober 2026.
Kegiatan dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kapuas, Fery Noah. Hadir Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Desa DPMD Kapuas Yulia, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Yudianto, para camat, kepala desa, KPM dan sejumlah perangkat daerah.
Fery mengatakan stunting tidak bisa diselesaikan hanya melalui layanan kesehatan. Pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan hingga perlindungan sosial harus bergerak dalam satu intervensi.
“Pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya membangun generasi Kapuas yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas,” kata Fery.
Ia menempatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai mata rantai penting dalam memastikan program menyentuh sasaran.
KPM berhadapan langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi sasaran, memantau kondisi warga serta mengawal intervensi pembangunan manusia.
Menurut Fery, kualitas data menjadi kunci. Data EHDW harus akurat, lengkap dan diperbarui sesuai kondisi lapangan.
“Data adalah dasar mengambil keputusan pembangunan. Setiap data yang diinput harus sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Fery meminta kepala desa mendukung kerja KPM. Perangkat daerah juga diminta menggunakan data EHDW dalam menyusun program agar intervensi lebih terarah.
Ia menegaskan percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, TP Posyandu, TP PKK dan KPM perlu memperkuat koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Monitoring evaluasi EHDW bukan sekadar kegiatan teknis penginputan data, tetapi bagian dari tata kelola pembangunan yang terencana, terintegrasi dan berbasis data,” kata Fery. (dn)
