KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, datang ke Kabupaten Kapuas dalam rangka silaturahmi sekaligus kunjungan kerja, di Hall Rujab Bupati Kapuas, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia didampingi Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah.
Rombongan disambut Bupati Kapuas H.M. Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, unsur Forkopimda Kapuas, kepala perangkat daerah, jajaran TNI-Polri, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Bupati Wiyatno menjelaskan pemerintah daerah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Hingga 29 Juli 2026, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif bersamaan dengan penguatan upaya pencegahan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla serta membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa. Surat edaran juga disampaikan kepada camat, lurah, kepala desa, hingga perusahaan agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
Langkah tersebut diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Adat untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pemerintah daerah juga meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri, dan pemegang hak pengusahaan hutan mengambil peran aktif menjaga wilayah operasional masing-masing dari ancaman kebakaran.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menilai tantangan yang dihadapi Kalimantan tidak dapat dipisahkan dari posisi strategis wilayah tersebut dalam pembangunan nasional.
Selain menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang menopang ketahanan pangan maupun energi nasional.
Namun, menurut Agustiar, seluruh potensi itu hanya akan memberi manfaat apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa karhutla, pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, hingga konflik penguasaan lahan masih menjadi persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Ia berharap kehadiran Menko Polkam mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai tantangan tersebut.
Menanggapi hal itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memegang posisi penting dalam pembangunan nasional. Selain menjadi kawasan penyangga IKN, wilayah ini juga berperan menjaga ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan tidak mungkin dibebankan kepada satu institusi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu langkah.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang memerlukan penanganan terpadu, mulai dari karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, hingga konflik agraria. Penyelesaiannya, kata dia, harus mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.
Djamari juga memaparkan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai program prioritas nasional.
(*/dn)
