MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui surat bernomor 600/210/DPUPR/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026, Pemkab Barito Utara meminta seluruh camat se-Kabupaten Barito Utara untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas pertambangan rakyat yang saat ini berlangsung di wilayah masing-masing.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Muhlis, Kamis (11/6/2026) ditemui diruang kerjanya mengatakan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka menata, melegalkan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Pengumpulan data ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen usulan Wilayah Pertambangan Rakyat. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini dilakukan masyarakat dapat terdata secara baik, sehingga proses pengusulan WPR dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhlis.
Dalam surat tersebut Sekda juga menjelaskan, data yang diminta meliputi lokasi atau titik koordinat aktivitas tambang rakyat, perkiraan luas area yang dikelola masyarakat, serta jenis komoditas tambang yang diusahakan, seperti emas.
Data hasil inventarisasi tersebut selanjutnya akan dihimpun oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bahan penyusunan dokumen pengusulan WPR di wilayah Kabupaten Barito Utara.
“Melalui pengusulan WPR ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata,” katanya.
Lebih lanjut, Muhlis berharap seluruh camat beserta jajarannya dapat mendukung proses pendataan tersebut dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap sesuai kondisi di lapangan.
“Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar usulan WPR yang diajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik,” pungkasnya.
