MUARA TEWEH, KALTENGTERKINI.CO.ID – Masyarakat Kabupaten Barito Utara diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan melalui media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp (WA) yang mencatut pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Pasca pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang dilakukan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin beberapa waktu lalu, sejumlah akun palsu dilaporkan mencatut nama pejabat daerah untuk menghubungi masyarakat dengan berbagai modus, mulai dari menawarkan bantuan, hadiah hingga meminta sejumlah uang.
Beberapa nama pejabat yang dicatut di antaranya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, HM Mastur, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Utara, HM Ikhsan.
HM Mastur di Muara Teweh, Kamis (7/5/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta bantuan ataupun menawarkan program tertentu melalui nomor pribadi yang tidak resmi.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Jika ada nomor mencurigakan yang mengaku sebagai saya, mohon segera dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah daerah,” ujar HM Mastur.
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi maupun melakukan transfer uang kepada pihak yang tidak dikenal. “Modus seperti ini sangat merugikan masyarakat. Jangan sampai ada yang menjadi korban akibat kurang teliti dalam menerima informasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, HM Ikhsan mengatakan pihaknya juga menerima laporan terkait adanya akun media sosial Facebook dan nomor WhatsApp palsu yang menggunakan identitas dirinya.
“Pelaku menggunakan foto dan nama saya untuk menghubungi masyarakat dengan berbagai alasan, termasuk menawarkan bantuan maupun meminta sejumlah uang. Kami tegaskan itu bukan dari saya ataupun BPBD Barito Utara,” tegas HM Ikhsan.
Ia meminta masyarakat untuk mengabaikan setiap pesan mencurigakan serta segera melaporkannya kepada pihak berwenang apabila menemukan akun palsu yang mengatasnamakan pejabat daerah.
“Kami berharap masyarakat selalu mengecek kebenaran informasi melalui akun resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap permintaan yang tidak wajar,” pungkasnya.
