PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polda Kalimantan Tengah yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur hadir sebagai narasumber dan menyampaikan arahan penting terkait penguatan sinergi keamanan dan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal 2026.
Rapim ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2026 lalu, yang menekankan soliditas dan profesionalisme aparat dalam menjaga stabilitas nasional.
Kegiatan tersebut diikuti para Kapolres dan Kapolsek se-Kalimantan Tengah serta Pejabat Utama Polda sebagai ujung tombak Polri di wilayah setempat. Turut hadir sebagai narasumber Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, serta jajaran pejabat Pemprov dan Polda Kalteng.
“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng,” ungkap Gubernur mengawali arahannya.
Dalam paparannya, Gubernur membeberkan tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. APBD Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Gubernur menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” katanya.
Menurutnya, Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang aman dan kondusif guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia pun mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Selain itu, Gubernur mendorong agar pendekatan humanis dan restorative justice terus dikedepankan tanpa mengurangi ketegasan terhadap tindak kejahatan.
Melalui forum Rapim ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan pembangunan di Bumi Tambun Bungai tetap berjalan di tengah tekanan fiskal yang ada.
