Kalteng TerkiniKalteng Terkini
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Font ResizerAa
Kalteng TerkiniKalteng Terkini
Font ResizerAa
  • Home
  • Tentang
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
  • Opini
  • Eksekutif
  • Legislatif
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
  • Home
  • Tentang
    • Tentang Kami
    • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
    • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
    • Pedoman Media Siber
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Advetorial
  • Daerah
    • Buntok
    • Gunung Mas
    • Kasongan
    • Kuala Kapuas
    • Kuala Pembuang
    • Lamandau
    • Muara Teweh
    • Nanga Bulik
    • Palangkaraya
    • Pangkalan Bun
    • Pulang Pisau
    • Puruk Cahu
    • Sampit
    • Sukamara
    • Tamiang Layang
  • Opini
  • Eksekutif
    • Pemerintah Provinsi Kalteng
    • Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
    • Pemerintah Kota Palangkaraya
    • Pemerintah Kabupaten Murung Raya
    • Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
    • Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
    • Pemerintah Kabupaten Barito Utara
    • Pemerintah Kabupaten Katingan
    • Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas
    • Pemerintah Kabupaten Seruyan
  • Legislatif
    • DPRD Gunung Mas
    • DPRD Kabupaten Barito utara
    • DPRD Kota Palangka Raya
    • DPRD Kabupaten Murung Raya
    • DPRD kabupaten Pulang Pisau
    • DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
    • DPRD Kabupaten Katingan
    • DPRD Kabupaten Kuala Kapuas
    • DPRD Kabupaten Seruyan
    • DPRD Provinsi Kalteng
  • Hukum dan Kriminal
  • Nasional
  • Renungan
Follow US
Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas

Pegawai Damkar Kapuas Keluhkan Belum Terima Gaji 

admin01
Published: February 4, 2026
Share
2 Min Read
WhatsApp Image 2026 02 04 at 15.17.05
(Foto/Dok)

KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Sejumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas belum menerima gaji sejak Januari 2026. Hingga Rabu, (4/2/2026), hak yang menjadi penopang kebutuhan keluarga mereka itu belum juga dicairkan.

Keterlambatan pembayaran gaji tersebut memicu kegelisahan di internal Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kapuas. Para pegawai mempertanyakan kinerja pimpinan dinas yang dinilai tidak sigap mengantisipasi persoalan administrasi.

“Ini bukan soal telat beberapa hari. Sejak Januari kami belum gajian,” kata seorang pegawai Damkar Kapuas yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut para pegawai, keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Sejak awal tahun, persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Padahal, bagi sebagian besar pegawai Damkar, gaji merupakan satu-satunya sumber penghidupan.

Pimpinan dinas, kata pegawai tersebut, berdalih keterlambatan terjadi akibat kekosongan jabatan bendahara. Namun alasan itu justru menuai kritik dari internal pegawai.

Pegawai menilai kekosongan jabatan seharusnya dapat diantisipasi dengan penunjukan pelaksana tugas agar roda administrasi tetap berjalan.

“Kalau memang bendahara kosong, seharusnya cepat diisi. Jangan sampai pegawai yang jadi korban,” ujarnya.

Sorotan terhadap kinerja pimpinan kian menguat lantaran sejumlah organisasi perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerima gaji tepat waktu. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi internal dan tanggung jawab manajerial di tubuh Damkar Kapuas.

Para pegawai menegaskan persoalan administrasi tidak semestinya dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak dasar pegawai. Mereka menilai pimpinan dinas memiliki kewajiban memastikan sistem berjalan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.

Selain berdampak pada ekonomi keluarga, keterlambatan gaji juga dinilai berpotensi menurunkan semangat dan konsentrasi kerja petugas pemadam kebakaran profesi yang setiap hari dituntut siaga dan mempertaruhkan keselamatan demi masyarakat.

Para pegawai berharap pimpinan dinas dan pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh agar keterlambatan pembayaran gaji tidak kembali terulang.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada pimpinan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. (*/dn)

Share This Article
Facebook Copy Link Print

Recent Posts

  • Mengubah Wajah UMKM Nasional February 15, 2026
  • Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Masyarakat, Pertamina Patra Niaga Lakukan Extra Dropping dan Operasi Pasar February 14, 2026
  • Gubernur Agustiar Sabran Hadiri Wisuda 581 Lulusan Universitas Terbuka Palangka Raya February 14, 2026

Berita yang mungkin anda minati

IMG 20260214 WA0023
Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas

Bupati Kapuas Tinjau Panen Raya dan Infrastruktur Desa Terusan Karya

February 14, 2026
IMG 20260214 WA0021
Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas

Capaian PAD Rp267 Miliar, Pemkab Kapuas Perkuat Pengawasan dan Digitalisasi

February 14, 2026
IMG 20260214 WA0020
Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas

Inflasi Kapuas 3,62 Persen, Sekda Bahas Pengendalian dan Sensus Ekonomi 2026

February 14, 2026
IMG 20260213 WA0031
DPRD Kabupaten Kuala KapuasPemerintah Kabupaten Kuala Kapuas

ADD 2026 Menyusut, Pemkab dan DPRD Kapuas Janji Terus Kawal Kebijakan Berpihak Pada Desa

February 13, 2026

Footer

  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?