KUALA KAPUAS, KALTENGTERKINI.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Daerah Pemilihan IV, Lawin, mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kapuas Murung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2027.
Musrenbang yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kapuas Murung, Selasa, (3/2/2026), menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas.
Menurut Lawin, Musrenbang Kecamatan berperan penting sebagai ruang musyawarah antar pemangku kepentingan dalam membahas dan menyepakati program serta kegiatan pembangunan prioritas, termasuk penanganan berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Usulan yang dihimpun dari tingkat kecamatan selanjutnya akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten dalam penyusunan RKPD 2027.
Ia menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara proporsional dalam hirarki pemerintahan.
Harmonisasi dan sinergi program pembangunan lintas jenjang pemerintahan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha, kata Lawin, menjadi tujuan utama Musrenbang Kecamatan.
Seluruh proses tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. Salah satu fokus utama adalah pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi daerah yang didukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
“Infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dan sarana pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lawin.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam Musrenbang Kecamatan Kapuas Murung. Menurutnya, partisipasi tersebut menjadi kunci agar arah kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat setempat. (*/dn)
