PALANGKARAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo mengapresiasi beberapa sekolah yang masih berlakukan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan skema subsidi silang.
Peserta didik dari keluarga mampu tetap dikenakan BPP, sementara siswa dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari pungutan tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kebijakan yang bijak dan patut diapresiasi.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya saat rapat koordinasi secara daring, Sabtu (17/1/2026).
Ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah sekolah yang benar-benar membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP), sehingga sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan harus terus dijaga, meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran. Reza memaparkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, Reza menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah mencapai 97,3 persen, dan capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Reza mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA pada masa sebelumnya masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, Disdik Kalteng berupaya menghadirkan transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan dapat dipantau bersama.
Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan kebutuhan administrasi lainnya, namun belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Pak Gubernur Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh tenaga pendidik semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(MMC Kalteng)
