PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Provinsi Kalteng) Leonard S. Ampung membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta perwakilan dari CV. Zalvisya Inovasi Teknologi, CV. Kamojang, dan PT. Mitra Parahyangan Solusi.
Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa Program KHBS merupakan upaya Pemprov Kalteng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Program ini mengusung nilai-nilai filosofi Huma Betang yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan gotong royong.
Leonard menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait tiga hal utama. Pertama, penggunaan Aplikasi KHBS yang berfungsi untuk pengelolaan data penerima manfaat agar lebih akurat serta memudahkan pemantauan dan evaluasi program.
Kedua, pemanfaatan Kartu KHBS sebagai identitas penerima manfaat untuk mengakses berbagai bantuan dan layanan pemerintah secara cepat dan tepat sasaran. Ketiga, penggunaan perangkat Radio Frequency Identification (RFID) Reader atau Electronic Data Capture (EDC) yang akan mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah dan petugas pelaksana untuk mendukung implementasi Aplikasi dan Kartu KHBS agar program dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng Rangga Lesmana, dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa sosialisasi ini juga membahas aspek teknis penggunaan sistem digital, termasuk rumah pintar dan infrastruktur pendukung lainnya.
Rangga menjelaskan bahwa sistem pendataan Program KHBS dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Data top down bersumber dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lain yang memiliki program KHBS. Sementara itu, data bottom up berasal dari pengumpulan langsung di lapangan oleh perangkat daerah tertentu.
Ia menambahkan bahwa saat ini Diskominfosantik menyiapkan template data yang seragam untuk digunakan seluruh perangkat daerah, mengingat selama ini setiap OPD memiliki format data yang berbeda-beda. Target pengumpulan data penerima manfaat sebanyak 133 ribu data dan diharapkan dapat selesai pada pertengahan Januari 2026.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pendistribusian kartu akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sistem yang disiapkan juga dilengkapi fitur verifikasi langsung di lokasi serta geotagging untuk memastikan ketepatan data penerima bantuan berdasarkan titik koordinat rumah.
Rangga berharap seluruh perangkat daerah dapat aktif memberikan masukan terkait sistem pendataan dan verifikasi agar program KHBS dapat berjalan optimal dan sukses dilaksanakan bersama.
