BARITO UTARA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat, Fraksi PKB DPRD Barito Utara menegaskan perlunya strategi agresif untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui APBD 2026.
Sikap tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Menurut Permana, APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga instrumen krusial untuk memastikan daerah mampu bertahan menghadapi keterbatasan ruang fiskal.
Karena itu, Fraksi PKB menilai optimalisasi PAD dan peningkatan kinerja dua BUMD yakni PDAM serta Perusahaan Daerah Batara Membangun harus menjadi prioritas utama.
“BUMD wajib dikelola secara profesional. Mereka harus menjadi penggerak ekonomi dan penopang keuangan daerah, bukan justru menjadi beban,” tegasnya.
Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Infrastruktur dasar di wilayah terpencil, kata Permana, harus memperoleh perhatian khusus agar ketimpangan antarwilayah tidak semakin lebar.
Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan efisien. Menurutnya, kritik dari publik maupun DPRD harus dilihat sebagai ruang koreksi untuk memperbaiki manajemen pembangunan daerah.
Dalam catatan strategisnya, Fraksi PKB turut menyoroti dampak pemangkasan Dana Transfer Pusat. Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan langkah diplomasi politik untuk memperjuangkan tambahan anggaran demi menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan ketahanan fiskal.
Fraksi PKB menutup dengan peringatan agar defisit anggaran dikelola secara hati-hati. “Kita tidak boleh terjebak pada defisit yang mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. Perencanaan cermat sangat dibutuhkan,” ujar Permana.
Dengan lima catatan strategis tersebut, PKB menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 menjadi instrumen yang benar-benar mampu menggerakkan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
