PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mencapai target Zero Waste 2030 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025).
Rakorda yang mengusung tema “Menuju Zero Waste Kalteng 2030: Transformasi Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Inovasi Teknologi” ini menjadi ajang penting memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menekan timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, ditegaskan bahwa persoalan lingkungan, khususnya sampah, kini menjadi tantangan serius yang tak bisa ditunda.
“Data faktual menunjukkan timbunan sampah di Kalteng telah mencapai 1.259 ton per hari atau 459.535 ton per tahun. Kondisi ini menuntut inovasi dan transformasi pengelolaan agar tidak menjadi beban lingkungan di masa depan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti bahwa sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping, yang jauh dari standar sanitary landfill. Sementara proyeksi nasional menunjukkan lebih dari 90 persen TPA di Indonesia akan penuh pada tahun 2028, dan pemerintah pusat tidak akan lagi membangun TPA baru.
“Kondisi ini menjadi momentum bagi kita untuk berinovasi. Sekitar 35,57 persen sampah di Kalteng merupakan sampah organik yang bisa diolah menjadi kompos atau biogas, sementara sampah plastik bisa dikelola melalui bank sampah dan daur ulang berbasis komunitas,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan seluruh Kepala DLH kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun roadmap pengelolaan sampah Kalteng, serta memperluas kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala DLH Kalteng, Joni Harta, menegaskan bahwa Rakorda ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam mewujudkan Kalteng yang bersih dan berkelanjutan.
“Sebagian besar sampah di Kalteng berasal dari rumah tangga dan plastik. Kapasitas pengelolaannya masih terbatas, sehingga perlu strategi terpadu dan pendanaan yang kuat,” tandasnya.
